Mendagri Intruksikan Gubernur Se Jawa-Bali Perpanjang PPKM

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan instruksi untuk para gubernur, bupati, dan walikota terkait perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sampai 8 Februari 2021. Instruksi ini ditujukan kepada gubernur di tujuh provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.

Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2021 ini diteken Tito pada Jumat, 22 Januari 2021, dan dipublikasikan Minggu, 24 Januari 2021.

Selain gubernur, instruksi ini juga ditujukan pada bupati, dan walikota di beberapa wilayah di Jawa Barat. Yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Bandung Raya; Banten: Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan; Jawa Tengah: Semarang Raya, Banyumas Raya, Surakarta dan sekitarnya; Daerah Istimewa Yogyakarta: Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo; Jawa Timur: Surabaya Raya dan Malang Raya; dan terakhir Bali: Kota Denpasar dan sekitarnya.

"Mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan virus Covid-19," bunyi diktum kesatu Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2021 itu.

Mendagri menyebut pembatasan tempat kerja work from home (WFH) masih 75 persen dan work from office masih diperbolehkan dengan persentase 25 persen. Pada WFO, pekerja diimbau untuk perketat protokol kesehatan.

Diktum kedua huruf b, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online.

Diktum kedua huruf c, sektor esensial terkait kesehatan dan kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman dapat beroperasi 100 persen. Namun dengan catatan, ada pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Diktum kedua huruf d, pembatasan pengunjung yang makan atau minum di tempat (dine in) di restoran dibatasi hanya 25 persen. Dalam perpanjangan PPKM ini, pemerintah memperbolehkan pusat perbelanjaan buka hingga pukul 20.00 WIB.

Diktum kedua e, kegiatan konstruksi diperbolehkan beroperasi 100 persen namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian, diktum kedua f mengizinkan ibadah di rumah ibadah dengan pembatasan jumlah pengunjung 50 persen dari kapasitas daya tampung tempat ibadah tersebut.

Selanjutnya, diktum kedua g, kegiatan sosial budaya dan fasilitas umum dihentikan sementara untuk mencegah timbulnya kerumunan. Sementara untuk transportasi umum, pada diktum kedua h disebutkan dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional.

Diktum ketiga, dijelaskan provinsi/kabupaten/kota yang menerapkan aturan sebagaimana disebut dalam diktum kedua adalah wilayah dengan tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional, tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (bed occupation room/BOR) untuk ruang ICU dan isolasi di atas 70 persen.

Diktum keempat menyatakan aturan yang termaktub dalam diktum kedua diberlakukan di seluruh provinsi di Jawa dan Provinsi Bali, karena ketujuh provinsi memenuhi salah satu unsur atau lebih dari empat parameter pada diktum ketiga.

Diktum kelima menyebut pengaturan ini diberlakukan untuk mengintensifkan protokol kesehatan, memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing serta meningkatkan fasilitas kesehatan dan koordinasi antardaerah.