Kemdikbud "Merayu" NU supaya Bergabung POP Lagi

Ketua PP Lembaga Pendidikan (LP) Maarif NU Arifin Zunaidi mengaku sudah beberapa kali dihubungi Kemendikbud, sehubungan sikap LP Ma'arif NU keputusan yang mundur dari program organisasi penggerak (POP). Arifin menyatakan putusan LP Ma'arif NU sudah bulat.

"Saya bolak-balik dihubungi otoritas Kemendikbud, Mas Menteri (Mendikbud Nadiem Makarim) sendiri yang mengubungi bolak-balik. Saya tetap pada sikap saya, LP Ma'arif NU tetap mundur," katanya kepada Ngopibareng.id Senin 27Juli 2020.

Ketua LP Ma'arif yang punya nama panggilan Arjuna, menyebut tak sedikit program Kemendikbud yang menuai kontroversi. Hal ini karena Nadiem Makarim dinilai tak paham sejarah pendidikan di Indonesia.

"Waktu sebelum jadi menteri, dia juga bilang, tahu masa depan, dan tidak tahu masa lalu, termasuk dalam bidang pendidikan, ini terbukti kan, masa lalu organisasi yang berjalan di kegiatan pendidikan Indonesia, dia tidak tahu," tuturnya.

Bagi LP Ma'arif NU, POP ke depan tidak bakal berjalan dengan baik. Karena organisasi yang kini dinyatakan lolos dinilai tidak kredibel. "Intuisi Saya POP tidak bisa berjalan baik, karena organisasi ini (yang lolos) tidak kredibel," tegas Arjuna.

Dia mengatakan, LP Ma'arif NU, meski tak bergabung dalam POP, pihaknya tetap fokus menangani pelatihan ribuan kepala sekolah dan madrasah yang berada di bawah naungan lembaga tersebut. Pihaknya tetap melaksanakan program penggerak secara mandiri.

Arahan dari Ketua Umum PBNU dan Ketua Bidang Pendidikan pun menyarakan agar Maarif mundur dari POP dan fokus pada pelatihan kepala sekolah dan madrasah.

Sebagai informasi, POP merupakan salah satu program unggulan Kemendikbud. Program itu bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para guru penggerak untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta didik.

Dalam program ini, Kemendikbud akan melibatkan organisasi-organisasi masyarakat yang mempunyai kapasitas meningkatkan kualitas para guru melalui berbagai pelatihan. Kemendikbud mengalokasikan anggaran Rp595 miliar per tahun untuk membiayai pelatihan atau kegiatan yang diselenggarakan organisasi terpilih.

Organisasi yang terpilih dibagi ke dalam tiga kategori, yakni Gajah, Macan dan Kijang. Untuk Gajah dialokasikan anggaran sebesar maksimal Rp20 miliar per tahun per program, Macan Rp5 miliar per tahun/program, dan Kijang Rp1 miliar per tahun per program.

POP mendapat sorotan setelah tiga organisasi masyarakat besar memutuskan mundur,  yakni Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).