Mega Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret, Pengamat: Ancam Pemerintah Pusat dan Daerah

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, melarang kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk mengikuti retret yang dilaksanakan pemerintah di Akademi Militer, Magelang. Hal ini dilakukan buntut penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Alhasil, dari kabar yang ada kepala daerah dari PDI Perjuangan tidak mengikuti retret dan memilih menunggu arahan Megawati.

Melihat itu, Pakar Politik Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam memahami apa yang dilakukan merupakan ekspresi marah Mega karena kadernya ditahan.

Dalam konteks ini, ia menilai, Mega seakan menunjukkan kekuatannya terhadap Prabowo Subianto selaku Presiden RI. "Menurut saya pesan itu gamblang ke presiden. PDIP sepertinya sudah siap tidak bersama pemerintah akan menjadi opisisi murni," kata Surokim kepada Ngopibareng.id, Jumat 21 Februari 2025.

Dengan putusan ini, secara psikologis ia menyebut akan mempermalukan Presiden dan mengganggu hubungan pemerintah pusat dengan kepala daerah dari PDI Perjuangan.

"Pastilah pasca retret akan punya efek dan kontrol lebih kuat ke kepala daerah atau dititik ekstrem lain bisa tambah dicuekin oleh pemerintah pusat. Ini masih awal dan prediksi saya akan kian mengeraskan relasi dalam diamnya PDIP kepada pemerintah," ujarnya.

Pria yang juga peneliti Surabaya Survey Center itu mengaku belum tahu apakah ada sanksi yang bisa dikenakan pemerintah kepada kepala daerah yang tidak ikut retret. Sebab, tidak ada aturan yang tertuang secara jelas.

Menurutnya, forum tersebut lebih fokus pada penyamaan frekuensi dan langkah pemerintah pusat dan daerah. Namun, ia yakin akan mengganggu koordinasi hubungan pemerintah pusat dan daerah. Apalagi, kegiatan ini merupakan instruksi langsung Presiden yang harusnya ditaati oleh seluruh kepala daerah.

"Ya Mas karena kan bentuk menghargai presiden. Loyalitas kepala daerah dalam pemerintahan itu ya bersama presiden sebagai atasan," tuturnya.

Karena itu, ia menyebut, secara etika kepala daerah yang tidak ikut retret salah.