Media Diminta Lebih Responsif Terhadap Isu Gender

Di momen puncak Hari Pers Nasioanal (HPN) 2019, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Yohana Susana Yembise menyoroti peran media belakangan ini yang dianggapnya belum maksimal dalam mengekspos isu pemberdayaan perempuan dan anak.

"Masih banyak media yang belum menulis tentang perempuan dan anak. Sedangkan saya merasa bahwa itu sangat penting dalam menyelamatkan bangsa ini ke depan," kata Yohana, saat ditemui usai menghadiri perhelatan HPN di Grand City Convention Center, Surabaya, Sabtu 9 Februari 2019. 

Menurutnya, isu gender equality atau kesetaraan gender seharusnya menjadi topik utama yang harus diekspos media. Sebab menurutnya, hal itu merupakan pilar utama dalam suistinable development goals yang telah ditentukan oleh PBB.

"Jadi masih belum semua media itu mengangkat isu perempuan dan anak, media harus lebih fokus melihat perempuan sebagai salah satu pilar dalam suistinable development goals, kesetaraan gender menjadi isu utama," kata dia.

Kondisi itu diperburuk dengan fenomena prostitusi daring (online) yang terjadi belakangan. Dari pengamatan Yosana, media justru berlomba-lomba mengeksploitasi korban perempuan, padahal hal itu sudah jelas dilarang dalam kode etik jurnalistik.

"Jadi ada beberapa media yang menyampaikan secara langsung tentang prostitusi online ini, banyak yang saya lihat media masih mengekspose gambar korban. Kalau sesuai dengan kode etik media, seharusnya tidak boleh memamerkan, mengekspose korban-korban tersebut," ujarnya.

Untuk itu, mencegah hal tersebut kembali terulang, pihaknya mengajak unsur pers untuk menandatangani MoU, kesepakatan bersama soal bagaimana media menjaga kode etik dan lebih responsif soal gender.

"Kita sudah MoU, salah satunya media harus menjaga kode etik tersebut. Jadi hak-hak perempuan yang harus dijaga, dan itu bukan bersifat convidential, ya itu yang saya harapkan," ucap Yohana.

Nantinya, dari MoU tersebut, Kementrian PP&PA akan membuat indikator-indikator khusus yang akan digunakan untuk melihat bahwa media itu sudah betul-betul responsif gender dan anak atau belum.

Tak hanya itu, Yohana mengatakan, Kementrian PP&PA selanjutnya juga akan membuat panduan peliputan dan pelatihan khusus kepada para jurnalis agar lebih responsif terhadap isu gender dan hak-hak anak.

"Saya mohon agar jurnalis-jurnalis ini terus mengikuti pelatihan khusus, dan kalau bisa mereka menerima penghargaan atau sertifikat yang responsif gender dan juga memperhatikan hak-hak anak, ada sertifikat yang menunjukkan bahwa mereka betul-betul kredibel dan punya profesionalisme dalam menulis tentang perempuan dan anak," pungkas dia. (frd)