Dianggap Minim, Aparat Desa di Kediri Minta Kenaikan Tunjangan

Halaman luar Kantor Bupati dan Gedung DPRD Kabupaten Kediri di Jalan Soekarno-Hatta, Kamis 3 September 2020 dipenuhi ratusan manusia. Mereka ini adalah para pengunjuk rasa yang sedang menyampaikan aspirasinya. Mereka mengatasnamakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Kediri.

Layaknya pengunjuk rasa, mereka datang dengan membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan.

Salah satu tuntutannya adalah BPD Kabupaten butuh keadilan dan kepastian dalam hal peningkatan kapasitas serta kenaikan tunjangan kedudukan. Mereka pun menuntut kepastian ini dituangkan dalam peraturan daerah (Perda).

Selain itu, mereka juga menghendaki agar BPD perlu ditingkatkan kapasitasnya melalui Bimbingan Teknis  (Bimtek) dan diikutsertakan dalam jaminan kesehatan melalui BPJS. 
Secara bergiliran koordinator aksi berorasi di atas mobil di hadapan ratusan massa yang sudah datang sejak pukul 09.00 WIB.

Setelah beberapa lama berorasi, sepuluh orang perwakilan pengunjuk rasa kemudian diizinkan masuk ke dalam Gedung DPRD Kabupaten Kediri. Sebanyak sepuluh orang perwakilan ini kemudian ditemui oleh Komisi I Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan.

"Intinya kita ingin ada kejelasan, tentang Perda mau pun Perbup tentang BPD di Kabupaten Kediri," terang Anis Sofyan, Ketua FKBPD Kabupaten Kediri ditemui di sela-sela demo berlangsung.

Setelah sepuluh orang perwakilan pengunjuk rasa diizinkan masuk, massa tetap memilih  bertahan di luar sambil menunggu hasil pertemuan yang ada di dalam. Jalannya unjuk rasa sendiri berlangsung kondusif dari awal hingga akhir. Mereka juga memperhatikan ketentuan protokol kesehatan dengan memakai masker serta baju lengan panjang.

Sekedar diketahui jika di setiap desa, terdapat tujuh sampai sembilan orang anggota BPD. Budi Nugroho, Dewan Penasihat dan Pengarah FKBPD menyebut, jika dibandingkan daerah lain tunjungan anggota BPD Kabupaten Kediri masih relatif kecil. Padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kediri, dianggap tinggi.

"Semua daerah lain sudah tunjangan sudah naik. Tapi Kabupaten Kediri belum. Padahal APBD-nya itu tinggi. Tunjangan kita itu terlalu kecil." ujar Budi.

Karena jumlah massa terlalu banyak, Jalan Soekarno-Hatta di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri terpaksa ditutup sementara waktu. Pengendara roda dua dan roda empat yang akan melintas terpaksa dialihkan ke jalan lainnya.