Buffer Zone Benowo Tak Dibangun, DPRD Desak Beri Sanksi PT SO

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, untuk mengkaji ulang perjanjian masalah pengelolaan TPA Benowo dengan PT  PT Sumber Organik (SO). Menurut Toni sapaan akrab Arif Fathoni, sesuai perjanjian yang miliki oleh biro hukum Pemkot Surabaya, ada kewajiban pengelola yang belum dilakukan sampai saat ini.

Kewajiban tersebut menurut Toni adalah tak adanya buffer zone atau zona tumbuhan untuk memboklir bau yang ada di sekitar TPA Benowo. Padahal, sesuai perjanjian, buffer zone tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PT SO.

"Pemkot dan juga PT SO ternyata masih memiliki masalah kontrak dengan PT SO, tadi dibacakan oleh biro hukum pemkot. Ternyata dalam perjanjian itu, PT SO memiliki kewajiban untuk membangun buffer zone. Namun hingga saat ini silahkan dilihat sendiri, apakah ada buffer zone di daerah sana?" kata Toni kepada ngopibareng.id, Selasa 21 Januari 2020 di DPRD Kota Surabaya.

Dengan tak dilaksanakan kewajiban oleh PT SO, Toni berharap Pemkot melakukan pembatalan atau pembaruan kontrak dengan PT SO atau setidaknya mengkaji ulang isi dari perjanjian tersebut. Agar, Pemkot yang selama ini membayar tipping fee ke PT SO, tak dirugikan dengan tak dilaksanakannya kewajiban oleh PT SO.

"Kan selama ini Pemkot sudah bayar tipping fee yang tak sedikit lho. Kalau ada seperti ini, kewajiban yang tak dilaksanakan, ini sangat merugikan Pemkot. Kami minta untuk dikaji ulang itu perjanjian. Kalau bisa diperbaharui saja, agar hak dan kewajiban sesuai," katanya.

Bukan hanya mengkaji ulang perjanjian, Toni meminta Pemkot untuk menindak tegas PT SO, yang selama ini tak melakukan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang berlaku. Apalagi saat ini, pemkot Surabaya sedang menghadapi Piala Dunia U20 tahun 2021 yang mewajibkan bau sampah tak akan 'hadir' ke Gelora Bung Tomo.

"Kan ini mumpung mau Piala Dunia, ya tindak tegas lah. Suruh mereka untuk bangun itu namanya buffer zone. Lha wong di perjanjian itu kewajiban mereka, sampai sekarang tak dibangun-bangun," katanya.