Mantan Pemeluk Syiah di Sampang, Terima Sertifikat Tanah

Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa serahkan 230 sertifikat tanah, dari Pemerintah Provinsi (Pemprov), kepada pengungsi mantan pemeluk Syah asal Sampang, Madura.

Sertifikat tersebut, diserahkan Khofifah, langsung ke tempat pengungsian mereka, Rusunawa Jemundo, Sidoarjo, Selasa, 2 Februari 2021, kemarin. Menurut dia, sertifikat itu, melalui proses yang panjang.

Pasalnya, peristiwa atau konflik yang terjadi pada tahun 2011 silam, membuat para pengungsi harus diungsikan selama delapan tahun, hingga mereka kembali ke ajaran Sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja).

"Ini proses panjang mulai dari penyiapan KTP mereka, KK, buku nikah, SIM sampai kemudian penyiapan sertifikat. Tentu ini proses yang panjang karena peristiwa tahun 2011," kata Khofifah, saat menyerahkan sertifikat.

Menurut Khofifah, hal tersebut merupakan perjuangan TNI-Polri, serta para ulama-ulama. Sebagai upaya bersama membangun kerukunan di antara kehidupan sesama warga.

Meski Demikian, kata Khofifah, akan ada tahapan-tahapan yang akan dijalani pengungsi untuk bisa kembali ke tempat asalnya nanti. Perlu juga konsolidasi agar bisa diterima kembali oleh warga setempat.

"Ini yang nanti perlu kita komunikasikan terkait proses transisinya sama Pak Bupati supaya gak kaget. Jadi hal teknis akan kita kordinasikan dengan Forkopimda. Jadi hak sebagai warga negara sudah terpenuhi semua," jelasnya.

Sementara itu, pimpinan pengungsi mantan pemeluk Syah, Tajul Muluk mengatakan bahwa dirinya bersyukur telah diberi sertifikat tanah oleh Pemprov Jatim. Ia pun pasrah bakal ditempatkan di mana.

"Kalau bisa nanti ya di lokasi awal, atau terserah di mana yang penting tanggung jawab kami selesai. Tugas kami menghubungkan yang putus dan yang rusak sudah selesai," kata Tajul.

Meski demikian hingga saat ini, Tajul masih belum mengetahui tanggal pastinya kelompoknya dipindahkan. Namun ia berharap, saat kembali, tanah dalam sertifikat tersebut sudah berbentuk rumah.

"Rencana pindah ke sana ya tergantung dari pemerintah kalau harus pulang ya disiapkan dulu. Masih menunggu bangunan rumah karena sudah tidak tersisa di sana," tutup Tajul.