Mantan Menteri Keuangan Malaysia Didakwa Minta Komisi 10 Persen
Bekas Menteri Keuangan Malaysia, Lim Guan Eng, 60 tahun, diadili di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur. Menteri pada jaman pemerintahan PM Mahathir Mohamad ini didakwa meminta suap sepuluh persen pada sebuah perusahaan yang ditunjuk untuk melaksanakan Proyek Pembangunan Jalan-Jalan Utama dan Terowongan di Pulau Pinang.
Dalam sidang di pengadilan khusus korupsi (rasuah) tersebut, Sekjen Democratic Action Party (DAP) ini mengaku tidak bersalah setelah pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi.
Lim saat menjabat sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang didakwa meminta prosentase dari keuntungan yang akan diperoleh dari Datuk Zarul Ahmad Mohd Zulkifli dari perusahaan terkait.
Prosentase tersebut sebagai upah bagi membantu perusahaan milik Zarul yang ditunjuk melaksanakan Projek Pembinaan Jalan-Jalan Utama dan Terowongan di Pulau Pinang.
Ahli Parlemen Bagan Pulau Pinang tersebut dituduh melakukan kesalahan pada proyek yang berdekatan Hotel The Gardens, Lingkaran Syed Putra, Mid Valley City di Kuala Lumpur, pada Maret 2011.
Pendakwaan dikemukakan mengikut Pasal 16(a)(A) Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (SPRM) 2009 dan bisa dihukum di bawah pasal 24 undang-undang yang sama dengan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang daripada lima kali lipat nilai suap atau RM10.000 jika terbukti bersalah.
Pendakwaan dipimpin Wakil Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia (SPRM) Wan Shaharuddin Wan Ladin sedangkan Guan Eng diwakili pengacara Gobind Singh Deo dan Ramkarpal Singh.
Pendakwaan dipimpin Wakil Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia (SPRM) Wan Shaharuddin Wan Ladin sedangkan Guan Eng diwakili pengacara Gobind Singh Deo dan Ramkarpal Singh.
Pada rilis sebelumnya SPRM menyatakan sidang pendakwaan dilakukan di Mahkamah Khusus Korupsi di Jalan Duta Kuala Lumpur Jumat hari ini dan Mahkamah Sesyen Pulau Pinang Senin 10 Agustus mendatang.
Lim Guan Eng merupakan Menteri Keuangan era pemerintahan Pakatan Harapan di bawah pimpinan Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad.(ant/rtr)