Mahfud MD: Tak Ada Referendum di Papua

Mantan Ketua Mahmakah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan sesuai dengan konstitusi tidak boleh ada referendum di Papua karena hukum Indonesia tidak mengenal referendum untuk penentuan nasib sendiri dari daerah yang sudah dikuasainya.

Selain itu, dikatakannya, hal itu juga sesuai dengan konvensi internasional yaitu konvensi tentang hak politik, hak sipil, dan hak ekonomi, sosial, budaya.

Menurut Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD, semua pihak agar jangan sampai ada referendum di Papua. Hal ini mengacu pada hukum nasional dan internasional.

"Ada dua alasan hukum, satu hukum nasional dan dua hukum internasional. Ini sudah saya katakan dua hari sesudah peristiwa Papua itu," kata Mahfud MD usai mengisi acara Halaqah Alim Ulama dengan tema "Menguatkan Ukhuwah Melalui Pendekatan Ibroh" di Hotel Novotel Solo, Sabtu 31 Agustus 2019.

Ia mengatakan pada konvensi tersebut dikatakan bahwa sebuah negara yang berkuasa secara sah atas wilayahnya boleh melakukan langkah apapun termasuk langkah militer untuk mempertahankan negaranya.

"Itu konvensi yang sudah dideklarasikan pada tahun 2006 dengan UU Nomor 12 dengan ratifikasi yang ditandatangani oleh SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, red)," katanya.

Ia mengatakan UU tersebut menjelaskan bahwa seluruh daerah di NKRI yang ada sekarang ini harus dipertahankan dengan langkah apapun.

Sementara itu, ia juga menampik kaitannya dengan isu bahwa Mahfud terkesan diam saat menyikapi kondisi di Papua.

"Tanggal 21 Agustus saya sudah bicara itu di beberapa media, bahwa Papua adalah bagian sah dari NKRI. Jadi jangan lagi ada yang clometan seakan-akan saya diam," katanya.

Sementara itu, Menko Polkam Wiranto mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Papua dan Papua Barat. Dia mengatakan agar masalah yang terjadi di Papua dan Papua Barat dibicarakan dengan sabar dan tenang, seperti kata Presiden Joko Widodo.

"Bapak Presiden Jokowi mengatakan kalau ada masalah sabar, betul enggak? Tenang, betul enggak? Damai, baru kita bicara," kata dia, dalam kegiatan budaya Papua di Jakarta.

Mantan Panglima ABRI ini pun berpesan agar penyampaian pendapat serta penyelesaian masalah tak dilakukan dengan demonstrasi. "Kita bicara bukan dengan demo, bicara dengan hati," ucapnya.

Wiranto juga menyatakan terima kasih karena menurutnya masyarakat Papua dan Papua Barat sudah kembali bersaudara dengan Indonesia. Dia mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga persaudaraan Indonesia, dari Aceh hingga Papua.

"Kita semua bersaudara, torang semua basudara, dari Aceh sampai Papua, karena itu mari kita pelihara ini," kata Wiranto.