Mahfud MD: Pemakzulan Perlu Waktu Lama dan Hati-hati

Calon wakil presiden nomor urut 03 Mahfud MD mengatakan, minimal ada dua jalur resmi untuk menyelesaikan kekisruhan pemilu 2024.

Pertama jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK) yang bisa membatalkan hasil pemilu asal ada bukti dan hakim MK berani.

Kedua lewat jalur politik melalui Angket di DPR yang tak bisa membatalkan hasil pemilu tapi bisa menjatuhkan sanksi politik kepada Presiden, termasuk impeachment atau (pemakzulan). “Jadi tergantung pada konfigurasi politiknya,” ujarnya dikutip dari twitter.com/mohmahfudmd pada Selasa 26 Februari 2024.

Mantan Menko Polhukam ini menyebutkan, untuk jalur hukum bisa ditempuh oleh paslon yang arenanya adalah MK. Jalur politik bisa ditempuh oleh anggota parpol yang arenanya adalah DPR.

Dikatakan Mahfud MD, bahwa semua anggota parpol di DPR punya legal standing untuk menuntut dengan angket. Adalah salah mereka yang mengatakan bahwa kisruh pemilu ini tak bisa diselesaikan melalui angket.

@Bisa, dong. Saya paslon, tak bisa menempuh jalur politik, namun masuk melalui jalur hukum. Tetapi Mas Ganjar dan Cak Imin bisa langsung melalui dua jalur karena selain paslon mereka juga tokoh parpol,” tandas calon wapres yang berpasangan dengan calon presiden Ganjar Pranowo tersebut.

Disebutkan oleh Mahfud MD bahwa pemakzulan memang perlu waktu lama dan hati-hati. Diaturnya memang begitu agar tak sembarangan bisa memakzulkan Presiden.

“Tidak bisa buru-buru agar tak sembarangan. Tetapi jika ada akibat hukum pidana dari temuan dan keputusan politik Angket, betapa pun lambatnya, masih bisa terus ditindaklanjuti tanpa terikat periode,” imbuhnya.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Dharma Paloh mengatakan tengah menunggu langkah PDI Perjuangan terkait dengan hak angket dugaan kecurangan Pemilu di DPR.

Paloh menyebut bahwa tiga partai di Koalisi Perjuangan, yaitu PKB, Nasdem dan PKS yang mendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar—sepakat mendukung hak angket.

“Masyarakat banyak menginginkan, saya bisa duduk bersama dengan Mbak Mega (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri),” ujarnya dikutip dari laman Youtube, Sabtu 24 Februari 2024.

Dikatakan Surya Paloh, antara parpol Koalisi Perubahan dengan PDIP tidak ada jarak. Disebutkan, ini tidak ada pengaruhnya walau dirinya belum bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Enggak ada jarak kali ya. Kalau masih menunggu pasti itu. Kalau enggak untuk apa ditunggu," tandasnya.