Mahfud MD juga Lemah Dihadapan Kasus Harun Masiku

Kasus korupsi pergantian antar waktu (PAW) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang melibatkan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Harun Masiku, benar-benar membuat menteri lemah dihadapan hukum.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memulangkan dua penyidiknya ke Polri diduga karena terkait dengan proses penegakan hukum terhadap Harun Masiku. Di mana, berdasarkan kutipan dari Tempo.co, bahwa ada penyidik menunggu Harun Masiku di Masjid yang diduga berada dan akan bersembunyi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Tak hanya itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly juga melakukan tindakan yang mengejutkan karena mencopot Ronny F Sompie dari jabatannya sebagai Dirjen Imigrasi Kemenkumham.

Pencopotan Ronny sendiri bukan tanpa alasan. Sebab, media berhasil mendapat data penting dari Imigrasi untuk melacak pergerakan Harun Masiku yang dikabarkan ke luar negeri saat hendak diamankan.

Melemahnya para pejabat hukum juga tampak dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, yang mengaku tidak tahu terkait kasus dan keputusan Menkumham dan KPK yang mencopot jabatan anak buahnya.

"Gak tau itu Menkumham," ungkap Mahfud MD singkat, saat ditemui di salah satu hotel di Surabaya, Rabu 29 Januari 2020.

Mahfud MD juga enggan memberikan pandangannya terkait evaluasi kinerja KPK. Entah ada apa dengan Mahfud MD memang tidak tahu atau memang sedang menutupi sesuatu.

Selama ini, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut selalu terbuka dan berani menyampaikan apapun dihadapan media.

Tak ketinggalan, anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan juga bungkam saat disinggung langkah DPR RI untuk mendesak KPK agar berani menuntaskan kasus korupsi PAW DPR.

“Wah gak komen kalau Harun itu,” ungkap Arteria Dahlan usai kunjungan kerja sebagai anggota Komisi III DPR RI di Mapolda Jatim, Surabaya, Selasa 28 Januari 2020.

Ditanya kasus Harun Masiku, ia justru mengapresiasi koordinasi KPK dengan dewan pengawas. Menurutnya, koordinasi itu membuat kerja menjadi lebih baik.

“Lihat bagaimana mereka begitu kompaknya, guyub-rukunnya pimpinan dan Dewas KPK, yang saling mengisi dan saling melengkapi, tidak saling menegasikan fungsinya satu sama lain,” paparnya.

Tak hanya itu, Arteria juga memuji kepemimpinan Firli Bahuri di KPK didampingi komisioner lainnya yang memberikan banyak terobosan dan inovasi dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Kami yakin betul di bawah kepemimpinan Bang Firli, di bawah kepemimpinan Pak Tumpak untuk dewan pengawas, pemberantasan korupsi semakin efektif, sesuai dengan aturan, dan diterima oleh masyarakat,” imbuhnya.

Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah KPK berhasil membongkar kasus suap Harum Masiku yang memberi dana operasional sebesar Rp900 juta kepada komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.

Tujuannya, Harun Masiku agar dapat menggantikan calon terpilih DPR RI dari PDI Perjuangan Dapil I Sumatera Selatan, Nazarudin Kiemas, yang meninggal dunia. Wahyu diduga menerima Rp600 juta.