Mahfud MD: Jangan Tolak Kedatangan WNI yang Dievakuasi dari Wuhan

Menko Polhukam Mahfud MD, meminta jangan ada warga yang menolak daerahnya sebagai tempat karantina WNI yang baru dievakuasi dari Provinsi Hubei, China.

"Yang diselamatkan dari ancaman virus corona ini adalah bangsa kita sendiri, mengapa ditolak," kata Mahfud MD melalui pesan tertulis yang diterima Ngopibareng, Sabtu 1 Februari 2020.

Pernyataan Mahfud MD tersebut terkait penolakan warga Kabupaten Natuna atas kabar yang menyebutkan daerahnya menjadi tempat mengkarantina WNI asal Kota Wuhan.

Menurut Mahfud, pemerintah serius dan gerak cepat melindungi WNI di Wuhan dari ganasnya virus corona ini. Karena itu pemerintah telah memberangkatkan pesawat berbadan lebar milik maskapai Batik Air untuk menjemput WNI yang saat ini terjebak di Kota Wuhan.

"Penolakan itu mungkin warga belum paham upaya penyelamatan yang dilakukan pemerintah. Yakni tidak hanya WNI yang ada di Wuhan tapi juga yang di dalam negeri," kata Mahfud.

Dipilihnya Natuna sebagai tempat untuk mengkarantina WNI, karena pertimbangan medis dan keamanan. "Pokoknya tidak ada pihak yang akan dirugikan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan rencana karantina WNI asal Provinsi Hubei, China, di pangakalan militer TNI di Natuna, Kepualuan Riau.

Sejumlah warga Ranai, Kabupaten Natuna menolak rencana kedatangan WNI, dengan menduduki kantor DPRD Natuna, sejak Jumat, 31 Januari 2020.

“Masyarakat masih bertahan di kantor DPRD untuk menyuarakan aspirasi mereka, bahwa mereka menolak kedatangan WNI dari China untuk proses evakuasi dan karantina di Natuna,” kata Kabag Humas Pemkab Natuna Defrizal, Sabtu 1 Februari 2020.

Kepada wartawan, Defrizal mengaku tak mengetahui sampai kapan warga akan menduduki DPRD Natuna dan melakukan aksi protes. Ia menduga jika aksi ini akan dilakukan hingga penduduk setempat mendapat jawaban atas protes mereka.

“Masyarakat ingin tahu apa keputusannya? Apa gerak selanjutnya? Apa win-win solution dari pihak yang berwenang?, dalam hal ini Kemenkes,” katanya.

Jawaban menurutnya harus disampaikan oleh pemerintah pusat, lantaran pemerintah daerah juga tak tahu tentang rencana ini. Defrizal mengaku tak ada informasi yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah setempat, terkait rencana itu. Bahkan, ia tak tahu berapa jumlah WNI yang akan datang, tim evakuasi, waktu kedatangan,  hingga lokasi karantina tersebut.