Aksi Mahasiswa Indonesia Gelap Juga Digelar di Surabaya

Ribun mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Surabaya Raya melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jatim, Senin 17 Februari 2025 siang. Aksi tersebut menyoroti langkah dan kebijakan dari Presiden Prabowo yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Pantauan Ngopibareng.id, ratusan mahasiswa tersebut menggelar aksi unjuk rasa pada pukul 13.00 WIB. Mereka kompak menggunakan jas almamater dari masing-masing kampus seperti Unair, UPN, Uinsa, dan lain-lain. Ada juga yang membawa bendera organisasi ekstra kampus.

Mereka juga terpantau membawa poster berisi kalimat tuntutan dan sindiran. Seperti ‘Batalkan Efisiensi Anggaran Pendidikan’, ‘Pak Prabowo Kami Butuh Pendidikan Gratis bukan Makan Siang Gratis’, ‘Otak Kosong Perut Terisi’, dan ‘Makan Gratis Dibayar Krisis’.

"Hanya ada satu kata, lawan!," ucap orator dari UPN Veteran Jatim.

Mahasiswa lain juga tampak menyampaikan keresahannya dari atas mobil komando. Dia menyoroti banyak kebijakan kontroversial dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Banyak kebijakan yang tidak mengandalkan aspek rasionalitas, kebijakan tidak mensejahterakan rakyat, tapi justru membuat rakyat menderita tersiksa hingga menyinggung sektor pendidikan yang adalah sektor utama. Kami tidak butuh makan gratis bila pendidikan makin miris," ucap mahasiswa asal Unesa tersebut.

Massa aksi lainnya pun juga meminta anggota DPRD Jatim untuk sesegera mungkin menemui massa aksi yang melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD Jatim. Mereka ingin keresahannya diwakili DPRD.

"Maka kami minta perwakilan DPRD Jatim untuk keluar dan menyampaikan tanggung jawab. Anda perwakilan rakyat yg harusnya membela rakyat," ucap orator dari UNAIR.

Koordinator BEM Seluruh Indonesia (SI) Jawa Timur, Aulia Thaariq Akbar menyebut ada ratusan mahasiswa dan massa aksi. Mereka tergabung dalam aliansi Jatim Menggugat untuk menyuarakan aspirasi dan keresahannya.

“Ada beberapa poin tuntutan seperti penolakan efisiensi anggaran sektor pendidikan hingga tolak multifungsi TNI di lembaga pemerintahan,” ucap Thaariq, yang juga Presiden BEM UNAIR.

Berikut poin tuntutan massa aksi aliansi Jatim Menggugat hari ini:

1. Menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan karena mengancam investasi masa depan bangsa menuju Indonesia Emas 2045

2. Memberikan hak-hak dosen yang mangkrak, seperti tunjangan kinerja (Tukin) bagi dosen ASN dan memastikan kesejahteraan tenaga pendidik

3. Menuntut peninjauan ulang terhadap program Makan Bergizi Gratis dengan mempertimbangkan efektivitas, transparansi, serta dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

4. Menolak penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di lingkungan kampus, yang berpotensi merusak lingkungan akademik, mencederai independensi perguruan tinggi, serta bertentangan dengan prinsip keberlanjutan

5. Menolak revisi Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2025, khususnya Pasal 288A Ayat 1, karena berpotensi membatasi peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap kinerja legislatif serta melemahkan prinsip demokrasi

6. Menolak Rencana Revisi UU KUHAP & UU Kejaksaan agar tidak menciptakan tumpang tindih hukum dalam proses peradilan serta mencegah terciptanya "absoulte power" kejaksaan karena adanya pelebaran wewenang kejaksaan dalam peradilan perkara

7. Menuntut kejelasan dan evaluasi keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara

(IKN). Sekaligus menuntut untuk evaluasi anggaran pemerintahan di kwartal pertama

8. Wujudkan Reforma Agraria dengan mencabut Proyek Strategis Nasional (PSN) yang justru merugikan masyarakat, termasuk Surabaya Waterfront Land. Cabut Hak Guna Bangunan (HGB) ilegal di beberapa daerah Jawa Timur

9. Melakukan evaluasi terhadap instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 sehingga adanya peraturan turunan dari Inpres tersebut

10. Hapuskan Multifungsi TNI/Polri dalam sektor sipil karena melenceng dari cita-cita Reformasi Indonesia.