Mahasiswa Sampaikan Mosi Tak Percaya pada DPRD-Pemkab Banyuwangi

Puluhan mahasiswa di Banyuwangi kembali menggelar aksi menolak kenaikan harga BBM. Dalam aksi kali ini mahasiswa menyampaikan mosi tidak percaya pada DPRD dan Bupati Banyuwangi.

Mereka mencopot tulisan papan nama DPRD dan Kantor Bupati Banyuwangi. Tulisan itu diganti dengan kalimat mosi tidak percaya dengan cat semprot.

Aksi unjuk rasa ini diikuti elemen mahasiswa dari Forum BEM Banyuwangi, organisasi ekstra kampus GMNI, HMI, dan IMM. Mereka mengawali aksinya dengan membakar ban di tengah pertigaan DPRD Banyuwangi sembari melakukan orasi.

Selanjutnya, beberapa mahasiswa terlihat mencopoti tulisan papan nama DPRD Banyuwangi dan menggantinya dengan tulisan berbunyi 'Mosi Tidak Percaya'. Hal yang sama juga dilakukan pada papan nama Kantor Bupati Banyuwangi. Bedanya, di tempat ini tulisan yang terbuat marmer bukan dicopot tapi dirusak.

"Kami membawa mosi tidak percaya. Selama ini dan kemarin gerakan terakhir, kami tidak ditemui pimpinan DPRD Banyuwangi," jelas koordinator aksi unjuk rasa, Aris Rahmatullah.

Tidak hanya itu, dalam aksi tersebut massa juga melempari kantor Pemkab Banyuwangi dengan menggunakan tomat. Mereka masuk ke dalam kompleks Kantor Bupati Banyuwangi dengan merobohkan pagar bagian selatan. Selanjutnya mereka kembali membakar ban di halaman kantor tersebut sambil terus melakukan orasi.

Aris menyatakan, aksi ini sudah kesekian kali dilakukan. Walaupun DPRD telah mengirimkan surat kepada DPR pusat terkait tuntutan mereka, menurutnya hal itu belum cukup.

"Kami menuntut DPRD Banyuwangi benar-benar memberikan bukti bahwa surat itu memang benar tersampaikan. Bahwa DPRD dan Pemkab secara keseluruhan menolak kenaikan BBM," tegasnya.

Mengenai pencopotan tulisan, pelemparan tomat dan juga perobohan pintu pagar, menurutnya itu sebagai bukti ketidakpercayaan dan kekecewaan mereka terhadap Forkopimda Banyuwangi.

"Dibuktikan dengan kita konvoi, merusak pagar dan melempar tomat dan juga mencopot tulisan sebagai bukti bahwa kita tidak percaya kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi," pungkasnya.