Mahasiswa Bandung dan Padang Unjuk Rasa Tolak Revisi UU KPK

Seribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta se-Bandung Raya, Jawa Barat (Jabar) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin.

Lagu "Halo-Halo Bandung" dan sejumlah ajakan bergema saat para mahasiswa sambil berdemontrasi sambil mengepalkan tangannya.

Para mahasiswa juga membawa sejumlah spanduk bertuliskan "Selamatkan KPK", "Demokrasi Mati Suri".

Mahasiswa yang menggelar aksi tersebut berasal dari UIN SGD Bandung, Universitas Pasundan, Telkom University, Universitas Islam Bandung.

Hingga pukul 14.45 WIB, para mahasiswa masih melangsungkan aksi unjuk rasanya.

Sementara itu, ratusan mahasiswa dari Aliansi BEM Sumatera Barat berunjuk rasa di DPRD Sumatera Barat menolak pasal karet RUU KUHP yang akan tengah dibahas oleh DPR RI. Mereka juga menolak pelepahan KPK.

Wakil Presiden BEM KM Unan Randi di Padang, Senin mengatakan pihaknya mengkritisi RUU KUHP yang akan disahkan oleh DPR RI dan melalui aksi ini berharap aspirasi ini dapat disampaikan ke pusat melalui DPRD Sumatera Barat.

Ia mengatakan RUU KUHP tersebut terdapat pasal karet seperti memperkosa isteri sendiri itu dapat dipidanakan dan hal tersebut tidak relevan.

Selain itu seseorang yang mengkritisi hakim dan presiden itu juga dapat dipidanakan dan itu tidak pantas kiranya menjadi regulasi dalam KUHP.

“Perwakilan kita sudah berbicara dengan anggota DPRD Sumbar menyampaikan aspirasi kita sehingga kajian yang kita lakukan sampai kepada DPR RI,” katanya.

Sementara Presiden BEM Unand Ismail Hasanudin mengatakan Aliansi BEM Sumbar terdiri dari UNP, Unand serta 28 universitas di Sumatera Barat yang menyuarakan aspirasi mereka baik di Sumbar dan di seluruh Indonesia.

Selain menolak RUU KUHP, pihaknya juga menyampaikan aspirasi menolak RUU pertanahan dan RUU kemasyarakatan. Pihaknya mempertanyakan kenapa seluruh rancangan ini terburu-buru dibahas dan disahkan padahal masa jabatan DPR RI akan berakhir.

Ia mengatakan dalam tiga hari ke depan kita akan terus menggelar aksi menyampaikan aspirasi dan menolak RUU yang tidak pro-rakyat.

“Kita juga menolak upaya pelemahan KPK, aksi unjuk rasa akan kita lakukan secara berantai hingga pelantikan presiden 20 Oktober 2019 karena banyak persoalan bangsa yang belum selesai,” katanya.

Unjuk rasa dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, ratusan mahasiswa mendatangi DPRD Sumbar menyampaikan aspirasi mereka sementara 65 anggota DPRD Sumbar sedang menggelar rapat paripurna penetapan pimpinan definitif DPRD Sumbar periode 2019-2024. (an/ar)