Madura Mintak Jalan Tol

Pulau Madura, yang terdiri dari empat kabupaten masing-masing Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep, merasa dianak tirikan. Berpenduduk total sekitar 4 juta jiwa, Pulau Madura merasa ditinggal dalam hal pembangunan. Di mana-mana pemerintah membangun jalan tol, tapi tidak di Madura.

Di Pulau Jawa, Sumatera, Papua, NTT tidak ada orang meminta jalan tol malah diberi. “Kami masyarakat Madura sudah berkali-kali minta, tidak diberi. Padahal jalan tol amat dibutuhkan di pulau yang sejak dahulu sama sekali tidak tersentuh pembangunan Ini.  Apakah ini bukan dianak tirikan?” Tanya H. Achmad Zaini, Ketua Dewan Pembangunan Madura, pada diskusi tentang pembangunan Madura, di Surabaya, hari Senin.

Dalam diskusi yang menghadirkan budayawan Erros Djarot dan sekitar 30 tokoh Madura termasuk para kiai, intelektual dan tokoh masyarakat itu,  disepakati  pembangunan jalan tol di Madura tidak lagi sekadar wacana, tetapi sudah menjadi tuntutan yang harus diwujudkan.

“Kami  ini sebagai orang Madura yang tinggal di Surabaya, malas kalau pulang ke Madura, karena pasti terhambat kemacetan. Dari dulu tidak ada pembangunan infrastruktur, sementara jumlah kendaraan makin berlipat. Sekarang ini lebih cepat perjalanan dari Surabaya ke Jakarta dibanding dari Surabaya ke Madura, apalagi bila tujuannya ke Sumenep,”  kata Siti Marwiyah, Rektor Unitomo Surabaya.

“Kalau tidak karena masih ada ibu di Madura, saya tidak akan pulang ke Madura. Karena perjalanan pulang kampung selalu menjengkelkan,” kata Siti Marwiyah. Menurutnya, kalau ada jalan tol yang menghubungkan Bangkalan dengan Sumenep, dijamin Madura akan cepat berkembang. “Dari jaman saya kecil sampai sekarang tidak ada yang berubah di Madura,” tambahnya

Menurut H. Achmad Zaini, pembangunan jalan tol di Surabaya tidak saja didukung masyarakat luas, tetapi juga mendapat support  dari semua bupati, Ketua DPRD serta seluruh anggota DPRD di empat kabupaten. “Para kiai dan rektor perguruan tinggi yang ada Madura juga mendukung pembangunan jalan tol ini,” tambahnya.

Dijelaskan, tanggal 9 Desember lalu Dewan Pembangunan Madura telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Dalam surat yang ditandatangani H. Achmad Zaini selaku Ketua Dewan Pembangunan Madura dan Rektor Universitas Trunojoyo Muh. Syarif, serta dilampiri ratusan tandatangan tokoh masyarakat dan ulama itu antara lain ditulis;

Masyarakat Madura menyampaikan ucapan terima kasih atas digratiskannya bea tol Jembatan Suramadu dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya serta sangat mendukung penuh langkah-langkah konkrit Bapak Ir.H Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia dua periode dalam meningkatkan infrastruktur jalan tol penghubung antar provinsi/kabupaten.

Namun hanya di Pulau Madura yang masih belum direncanakan oleh pemerintah pusat. Maka dari itu kami mohon dengan hormat kepada Bapak Presiden  RI berkenan membangun Tol Trans Madura di Pulau Madura untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan masa depan Madura.

Erros Djarot, yang memang diundang untuk memberi masukan dalam pertemuan itu mengatakan dengan tegas, Madura adalah daerah yang sangat istimewa, khususnya di Jawa Timur.  Baik secara geaografis maupun kebudayaan, termasuk bahasa dan karakter masyarakatnya,  berbeda dengan daerah lain. “Karena itu Madura memerlukan perhatian khusus.”

“Menurut saya masyarakat Madura jangan lagi minta-minta untuk dibangunkan jalan tol. Karena sudah seharusnya dan menjadi kewajiban pemerintah untuk membangunnya. Jangan lagi mengemis. Kita lihat saja apakah pemerintah sekarang akan memenuhi kewajiban dan janji-janjinya. Kalau kewajiban dan janji itu tidak dipenuhi dalam waktu dekat, maka masyarakat Madura harus menentukan sikap dengan tegas pada tahun 2024 nanti. Jangan lagi mau dibohongi para politisi,” kata Erros Djarot yang disambut tepuk tangan para kiai dan tokoh masyarakat Madura yang hadir di Hotel Elmi, kemarin. (nis)