Luhut dan Airlangga Hartarto Disebut Pandora Papers, Ini Faktanya

Pandora Papers merupakan laporan yang membocorkan sekitar 12 juta file berupa dokumen, foto, dan email yang mengungkap harta tersembunyi, penggelapan pajak, serta kasus pencucian uang yang melibatkan orang terkaya dan berkuasa di dunia.

Laporan tersebut adalah hasil temuan lebih dari 600 jurnalis yang berasal dari 117 negara. Mereka tergabung dalam International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) atau Konsorsium Jurnalis Investigatif Internasional.

Para elite yang terdiri atas orang terkaya di dunia hingga pejabat publik dan politisi ini memanfaatkan negara-negara yang menjadi surga pajak atau tax haven dan menggunakan perusahaan offshore untuk membeli properti dan menyembunyikan aset kekayaan mereka. Hal itu digunakan untuk menghindari kewajiban membayar pajak hingga hal lain yang mungkin lebih buruk.

Nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan yang disebut-sebut masuk dalam laporan Pandora Papers. Dia disebut sempat menjabat di salah satu perusahaan cangkang (shell company) yang terdaftar di Republik Panama.

Penjelasan Juru Bicara Luhut Panjaitan

Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, membenarkan bahwa Luhut Panjaitan sempat menjabat sebagai Direktur Utama/Ketua Perusahaan pada Petrocapital SA pada tahun 2007 hingga 2010. Petrocapital SA sendiri merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Panama.

"Perusahaan ini didirikan pada tahun 2006 oleh Edgardo E Dia dan Fernando A Gil. Petrocapital memiliki modal disetor senilai 5.000.000 dollar AS, yang salah satu bidang usahanya adalah minyak dan gas bumi," kata Jodi.

Petrocapital SA semula akan digunakan untuk pengembangan bisnis di luar negeri, terutama di wilayah Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Namun, lanjut Jodi, dalam perjalanannya terdapat berbagai macam kendala terkait dengan lokasi geografis, budaya, dan kepastian investasi. "Sehingga Bapak Luhut memutuskan untuk mengundurkan diri dari Petrocapital pada 2010, dan fokus pada bisnis beliau yang ada di Indonesia," tandas Jodi.

Airlangga Hartarto dan Adiknya Bebas Pajak di Karibia

Dokumen Pandora Papers mengungkap nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan adiknya, Gautama Hartarto, tercatat memiliki perusahaan cangkang di British Virgin Islands (BVI), yurisdiksi bebas pajak di kawasan Karibia.

Di BVI, Airlangga mempunyai dua perusahaan bernama Buckley Development Corporation dan Smart Property Holdings Limited. Dua perusahaan ini sebenarnya pernah diungkap dalam dokumen Panama Papers.

Dokumen tersebut menyebutkan Airlangga diduga sebagai penerima manfaat dari Smart Property Holdings Ltd dan Burkley Development Corporation, dua perusahaan cangkang yang berada di British Virgin Islands.

Sebagai sosok pejabat yang namanya disebut dalam Pandora Papers, berapakah total harta kekayaan yang dimiliki Airlangga Hartarto? Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), total harta kekayaan Ketua Umum Partai Golkar ini mencapai Rp 260,611 miliar.