Lonjakan Kasus, Pemkot Malang akan Tambah Jumlah Safe House

Malang Raya Kamis, 15 Juli 2021 18:45 WIB

Walikota Malang, Sutiaji saat berada di Balaikota Malang, Jawa Timur. (Foto: Lalu Theo/Ngopibareng.id)

Lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi dalam beberapa hari terakhir membuat sejumlah fasilitas kesehatan di Kota Malang menjadi penuh. Untuk bisa melakukan relaksasi di sejumlah fasilitas kesehatan ujar Walikota Malang, Sutiaji pihaknya berencana akan menambah jumlah safe house atau rumah aman Covid-19.

Saat ini, Kota Malang baru memiliki satu safe house yaitu di Jalan Kawi. Satunya lagi terletak di Rumah Susun Mahasiswa (Rusunawa) Universitas Brawijaya dan rencananya akan ditambah lagi dengan memanfaatkan bangunan guest house.

"Jadi rencananya guest house dijadikan safe house. Sudah kami dalami. Namun untuk saat ini saya tidak bisa memberitahu lokasinya, karena Pemkot Malang perlu berkomunikasi dengan masyarakat sekitar," ujarnya pada Kamis 15 Juli 2021.

Sutiaji mengatakan bahwa bangunan guest house yang akan dimanfaatkan untuk dijadikan safe house tersebut memiliki sebanyak 40 kamar. Di tiap kamar ada dua bed isolasi Covid-19.

"InsyaAllah ada 80 bed yang akan segera bisa dipakai. Pasien Covid-19 yang OTG (Orang Tanpa Gejala) hingga bergejala ringan. Nanti dapat makan juga di sana tiga kali sehari," katanya.

Sutiaji mengatakan bahwa nantinya bangunan guest house tersebut berfungsi sebagai penyangga safe house yang ada di Jalan Kawi. Pasien yang sudah mengalami perbaikan klinis ujar dia akan dipindahkan ke guest house.

"Screening dan testing nanti tetap di Safe House Kawi. Kalau sudah menunjukan gejala ringan dan tidak membutuhkan perawatan secara intensif, bisa langsung di geser ke guest house. Jadi masyarakat tidak usah khawatir, karena sudah aman. Tinggal menunggu selesainya masa pasien tersebut isoman (isolasi mandiri) sesuai aturan dari Kemenkes," ujarnya.

Di samping itu kata Sutiaji pihaknya juga terus menyelesaikan dokumen administrasi agar safe house di Rusunawa UB kampus Dieng bisa segera digunakan.

"Ini kan Pemkot Malang dengan pihak lain. Jadi banyak yang harus diselesaikan. Perjanjian Kerja Sama (PKS) utamanya. Memang dalam situasi seperti ini kita perlu diskresi, tapi ketika itu tidak rawan, malah jadi temuan," katanya.