Lockdown Penuh, Malaysia Kerahkan 70.000 Personel Gabungan

Agar total lockdown yang diberlakukan pada 1-14 Juni 2021 berjalan maksimal, Pemerintah Malaysia mengerahkan 70.000 personel gabungan. Selain dari Polisi Diraja Malaysia (PDRM), juga dari sejumlah instansi pemerintah lainnya.

Dari PDRM sendiri ada sebanyak 55.000 anggota Polisi Diraja Malaysia (PDRM) dikerahkan sepanjang pelaksanaan full lockdown yang akan dimulai  pada 1 hingga 14 Juni mendatang. Jumlah personel polisi yang diturunkan ini meningkat dibanding sebelum dilakukan penutupan penuh.

"Sebelumnya kekuatan polisi 37.000 orang," Menteri Dalam Negeri (KDN) Malaysia, Hamzah Zainudin mengemukakan hal itu dalam jumpa pers di Putrajaya, Sabtu.

Hamzah Zainudin mengatakan, pengumuman pelaksanaannya di seluruh negara selama 14 hari mulai 1 hingga 14 Juni, Kementerian Dalam Negeri (KDN) telah mengambil langkah-langkah tambahan untuk memastikan aspek penegakan dan pematuhan SOP dilaksanakan secara efektif.

Selain dari kepolisian, KDN juga telah menggerakkan sebanyak 15.000 anggota dari lembaga-lembaga lain, sehingga jumlah kekuatan tambahan menjadi sebanyak 70.000 anggota.

"Walau bagaimanapun, KDN bersedia untuk menambah jumlah anggota jika diperlukan melalui PDRM, Imigrasi (JIM), Maritim Malaysia (APMM), relawan (RELA), ESCOMM dan lain-lain untuk penugasan tersebut," katanya.

Selama lockdown diberlakukan, PDRM juga akan meningkatkan jumlah blokade jalan atau penyekatan menjadi 800 titik di seluruh negara. Jumlah ini bertambah sekitar 200 dari sebelumnya yang mencapai 600 SJR.

"Sidak juga akan dilaksanakan oleh Tim Pemantauan Pematuhan SOP dengan kerja sama kementerian dan lembaga pemerintah terkait," katanya.

Jumlah penugasan Tim Pemantauan Pematuhan SOP tersebut akan ditingkatkan menjadi 20.000 orang anggota dibanding sebelumnya 13.795 orang.

"Pemeriksaan juga akan melibatkan kawasan di luar kota dan lokasi-lokasi yang menjadi tumpuan orang banyak berkumpul," katanya.

Departemen Imigrasi (JIM) dan PDRM juga akan meningkatkan operasi penegakan hukum secara terpadu di kawasan-kawasan penempatan warga asing di seluruh negara.

Seperti diketahui, Pemerintah Malaysia sebelumnya memutuskan untuk memberlakukan total lockdown atau penutupan penuh fase pertama selama 14 hari, 1-14 Juni 2021, menyusul mengganasnya badai Covid-19 yang melanda Negeri Jiran dalam beberapa hari terakhir. Keputusan ini diambil melalui Sidang Khusus Majelis Keselamatan Negara (MKN) mengenai pengurusan Covid-19 yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yasin.

Kantor Perdana Menteri Malaysia, Jumat, menyampaikan sepanjang tempo tersebut semua sektor tidak diperbolehkan beroperasi kecuali sektor ekonomi dan layanan penting (essential economic and service sector) yang akan disampaikan daftarnya oleh Majelis Keselamatan Negara.

"Keputusan ini dibuat setelah mempertimbangan situasi terkini penularan Covid-19 di Malaysia dengan jumlah kasus harian telah melebihi 8.000 kasus dan kasus aktif melebihi 70.000 kasus," kata Muhyiddin dalam siaran pers seperti dikutip dari Antara.

Sampai saat ini sebanyak 2.552 orang telah meninggal dunia akibat wabah ini dan jumlah kematian semakin meningkat. "Keberadaan varian-varian baru yang lebih ganas dengan kadar penularan yang tinggi juga turut mempengaruhi keputusan hari ini," katanya.