LKPj Walikota, DPRD Surabaya: Program Padat Karya Belum Optimal

DPRD Kota Surabaya telah menyerahkan sejumlah catatannya terhadap Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Surabaya Tahun Anggaran 2023. Sejumlah catatan disampaikan oleh pansus terkait kinerja Pemerintah Kota Surabaya yang belum maksimal, salah satunya dalam program padat karya.

Wakil Ketua Pansus LKPj Walikota Surabaya 2023 Tri Didik Adiono mengatakan, program padat karya yang diklaim bisa memberdayakan mereka yang berasal dari keluarga miskin tersebut malahan banyak yang tidak berjalan atau terhenti di tengah jalan.

"Untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya, kami menilai masih banyak aset Pemkot Surabaya yang dikuasai oleh pihak ketiga. Kami berharap agar aset tersebut disewakan agar tidak terbengkalai pengelolaannya," ujarnya, Selasa 23 April 2024.

Didik juga menyampaikan catatan pansus terhadap BUMD Kota Surabaya, khususnya yang tidak menyetorkan dividennya kepada Pemkot Surabaya. Oleh sebab itu, pansus meminta kepada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk mengevaluasi secara menyeluruh performa manajemennya.

Selain itu, pansus juga memberikan catatan kepada puluhan organisasi perangkat daerah lainnya yang ada di lingkungan Pemkot Surabaya.

"Kami berharap agar catatan yang telah kami susun dan telah kami serahkan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk kinerja mereka pada Tahun Anggaran 2024 ini," tutur anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya ini.

Tingkatkan Kinerja

Sementara itu, Walikota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, sejumlah catatan yang telah ditelurkan oleh DPRD Kota Surabaya tersebut akan menjadi saran dan masukan untuk meningkatkan kinerja Pemkot Surabaya.

Eri mengaku, dari catatan yang telah diserahkan, beberapa telah dilakukan oleh pihaknya. Misalnya program padat karya yang memberdayakan para pelaku usaha UMKM.

"Sebenarnya bukan tidak kurang berdampak, padat karya itu luar biasa. Padat karya ini bagaimana semua bisa menggunakan. Lek wayahe rapat, makanan dan minumannya yo produk UMKM," ujar Eri.

Walikota Eri Cahyadi pun berkomitmen untuk tetap mengembangkan program-program padat karya. Program ini akan tetap terus dilanjutkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, sambil dikembangkan sejalan dengan sektor yang dibutuhkan.

Soal aset-aset Pemkot Surabaya yang masih belum diamankan, mantan Kepala Bappeko Surabaya ini memastikan masalah ini akan terselesaikan pada tahun ini.

Pihaknya akan bekerja sama dengan pihak terkait, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Sudah kami tarik aset-aset yang sebelumnya ada di tangan pihak lain," pungkas Eri.