LBH Surabaya Pos Malang Kecam Tindakan Represif Aparat

Insiden kerusuhan yang terjadi antara massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front West Papua for Indonesia (FWPI) dengan aparat Kepolisan Kota Malang mendapat sorotan dari LBH Surabaya Pos Malang.

Menurut Ketua Bidang Advokasi LBH Surabaya Pos Malang, Farid Ramdani, represivitas yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan ormas merupakan bentuk pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat.

"Hak itu telah dijamin oleh konstitusional bahwa negara menjamin kebebasan, berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat," tuturnya.

Menurutnya perlakuan tidak adil terhadap mahasiswa Papua setiap tahunnya terjadi di Malang.

"Jika yang dikhawatirkan dalam penyampaian pendapat tersebut adalah aksi makar. Maka, harus dibuktikan melalui prosedur hukum yang berlaku," jelasnya.

Farid menerangkan jika penindakan yang dilakukan oleh aparat dilakukan dengan cara kekerasan tanpa disertai bukti. Maka menurutnya hal itu telah menyalahi kaidah hukum yang berlaku di Indonesia.

"Bahwa pada prinsipnya semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum atau equality before the law," ucapnya.

Farid mengungkapkan bahwa LBH Surabaya Pos Malang saat ini tengah melakukan pendampingan terhadap AMP pasca insiden beberapa hari lalu.

"Kita melakukan pendampingan kepada mereka dalam hal menyampaikan pendapat, karena seringkali mereka mendapatkan diskriminasi dan represivitas," tutupnya.

Juru bicara AMP, Franz Huwi, ketika ditemui ngopibareng.id beberapa waktu lalu di sekretariatnya menyampaikan bahwa mereka diserang lebih dahulu tanpa sempat menyampaikan pendapatnya.

"Begitu kawan-kawan tiba di titik aksi, datang sekelompok orang yang langsung memukuli kami dengan helm dan melempari batu," terangnya.

Selain di Kota Malang, hal serupa juga terjadi di Surabaya, tepatnya di Jalan Kalasan, telah terjadi penggrebekan asrama mahasiswa Papua oleh sekelompok orang. 

Atas kejadian tersebut Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meminta maaf kepada masyarakat Papua.

Permintaan maaf tersebut berkaitan dengan kejadian di Asrama Mahasiswa Papua.

"Saya mewakili masyarakat Jatim meminta maaf kalau memang ada yang menyinggung masyarakat Papua atas kejadian beberapa waktu lalu di Malang dan Surabaya," kata Kofifah