Larangan Mudik Lebaran, Ketua DPR: Pemerintah Tidak Adil

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah konsisten terhadap kebijakan yang diambil terkait pengendalian mobilitas untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Puan menilai pemerintah tidak satu hati dalam mengeluarkan larangan mudik. Menteri yang satu mengizinkan, menteri yang lain melarang. Akibatnya masyarakat bingung aturan mana yang dianut berkaitan dengan larangan mudik lebaran tahun ini.

Dalam catatan Puan, sebelum melarang mudik, pemerintah sudah beberapa kali memberikan imbauan atau larangan untuk beroperasi saat libur panjang.

Faktanya, tetap ada peningkatan mobilitas warga pada beberapa hari libur panjang yang lalu," kata Puan dalam keterangan pers, Kamis 8 April 2021.

Puan menyatakan, konsistensi penerapan kebijakan di lapangan harus dilakukan untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan. "Larangan aktivitas mudik harus adil dan konsisten," ujarnya.

Politisi PDI-Perjuangan itu menuturkan, mengatasi penyebaran Covid-19 sekaligus menjaga geliat perekonomian memang tidak mudah. Pelarangan mudik dapat mencegah penyebaran Covid-19, tapi mengurangi putaran perekonomian dari pusat ke daerah.

Masyarakat pun, kata Puan, masih bertanya-tanya mengapa mudik dilarang tetapi tempat wisata dibuka.

Puan meminta pemerintah memanfaatkan waktu untuk mematangkan kebijakan yang terkait dengan mudik, ibadah di bulan Ramadan, dan tempat wisata, agar pencegahan penyebaran Covid-19 dan pemeliharaan perekonomian dapat berjalan adil serta efektif.

"Tidak boleh ada lagi kebijakan yang mengabaikan masyarakat. Siapkan mekanismenya, sumber daya manusianya, penerapan dan pengawasan di lapangan konsisten. Jangan sampai masyarakat yang sudah berkorban tidak mudik, sudah mengikuti aturan, justru kecewa karena orang lain melanggar tapi tidak ditindak karena belum ada payung hukumnya," katanya.

Hal lain yang perlu dilakukan, kata Puan, adalah sosialisasi yang masif dan efektif dari masyarakat agar mau bersama-sama berkorban mencegah penyebaran Covid-19.