DPRD Surabaya Curiga By Design Soal Simbol Kepala Banteng

Tersebar di media sosial cuplikan video yang disiarkan stasiun televisi swasta menampilkan seorang guru yang menjelaskan perihal sila keempat Pancasila. Namun, sayangnya simbol yang digunakan ternyata keliru. Simbol sila keempat yang seharusnya kepala banteng, ternyata yang ditayangkan gambar kepala banteng yang menyerupai logo partai PDI Perjuangan.

Menanggapi hal tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Fraksi PKB, Mahfudz mengatakan bahwa penggantian lambang sila keempat merupakan salah satu bentuk penyesatan di dunia pendidikan.

“Yang pertama program itu dari Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, jadi itu bukan hanya tidak mendidik tapi juga menyesatkan,” kata Mahfudz, kepada Ngopibareng.id, Rabu, 9 September 2020.

Selain itu, kata Mahfudz, pengubahan simbol itu bisa dianggap pelecehan lambang negara. Sebab menurut dia, lambang banteng pada Pancasila tidak bermata merah.

“Yang kedua, jangan dibuat mainan simbol negara itu. Kalau di dunia pendidikan simbol negara sudah dibuat mainan, apalagi di dunia lain. Itu simbol negara loh,” jelasnya.

Tak hanya itu, Mahfudz mengimbau agar kepala dinas lain yang ada di Pemerintah Kota Surabaya agar tak meneruskan jabatannya, melainkan masuk ke partai saja jika memiliki niat untuk bermain politik. Alasannya, agar tak mengganggu pekerjaannya.

“Kalau kepala dinas yang lain yang syahwat politiknya masih tinggi, silakan mundur jangan jadi ASN. Masuk partai politik saja,” ucapnya.

“Saya tak menyinggung partai politik mana pun. Jadi menurut saya itu sudah melecehkan simbol negara,” lanjut Mahfudz.

Perlu diketahui, Kepala Dispendik Kota Surabaya, Supomo sebelumnya mengatakan, cuplikan video tersebut benar adanya dan kesalahan gambar pada sila empat. Kesalahan menampilkan simbol itu, kata Supomo adalah human error yang tak disengaja.

Namun, anggota DPRD Kota Surabaya, Mahfudz  masih tak bisa menerima alasan tersebut.

“Human error kok seperti itu, kalau Pak Supomo tak sanggup mending mundur saja dari kepala dinasnya. Ya kita buktikan saja nanti, human error atau by design,” tutup Mahfudz