Walikota Surabaya Eri Cahyadi Tanggapi Kritikan Tasyakuran di Tengah Efisiensi Anggaran

Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, menanggapi kritik terkait kegiatan tasyakuran yang digelar pada Sabtu, 1 Maret 2025. Acara tersebut diadakan setelah dirinya mengikuti rangkaian retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025.

Pentingnya Doa dalam Setiap Awal Kegiatan

Eri menegaskan bahwa setiap kegiatan, termasuk di awal masa jabatannya yang kedua, harus diawali dengan doa. Menurutnya, anggapan bahwa Pemkot Surabaya menghamburkan anggaran di tengah kebijakan efisiensi tidak sepenuhnya benar.

"Saya memulai dengan menyamakan cara berpikir visi-misi melalui santunan anak yatim. Ini bukan sekadar berbagi, tetapi juga membangun kebersamaan. Kota ini tidak bisa berkembang sendiri tanpa dukungan masyarakat. Siapa yang berbagi, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, dan doanya mustajabah. Kita harus memulai dengan kesepahaman, jangan menciptakan ketidaknyamanan di Surabaya. Ke depan, cara berpikir kita harus benar," ujar Eri pada Senin, 3 Maret 2025.

Efisiensi Bukan Sekadar Pemangkasan Anggaran

Mantan Kepala Bappeko Surabaya ini juga menegaskan bahwa efisiensi tidak hanya berarti pemangkasan anggaran, tetapi juga mempertimbangkan dampak dari setiap pengeluaran.

"Seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, efisiensi bukan sekadar memotong anggaran. Misalnya, dalam penggunaan listrik dan air di lingkungan pemkot, kita harus memastikan bahwa fasilitas yang tidak digunakan tidak dibiarkan menyala. Ini adalah contoh nyata efisiensi yang kita terapkan," jelasnya.

Ia juga mengajak aparatur pemerintah untuk bekerja lebih efektif di Balai RW, mengurangi kebutuhan kehadiran di kantor utama. Dengan langkah ini, Pemkot Surabaya bisa menghemat hingga Rp5 miliar dalam penggunaan listrik.

Efisiensi Anggaran untuk Pembangunan Kota

Menurut Eri, efisiensi anggaran sama sekali tidak akan menghambat pembangunan Kota Surabaya, justru sebaliknya, dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

"Efisiensi itu soal bagaimana kita mengalokasikan anggaran secara optimal. Misalnya, jika kita mengeluarkan Rp200 juta untuk sebuah pameran yang bisa menggerakkan UMKM dan meningkatkan ekonomi masyarakat, maka itu bukan pemborosan, melainkan investasi yang menguntungkan," tegasnya.

Eri juga menekankan pentingnya kontribusi masyarakat dalam pembangunan kota. "Jangan hanya bicara, tetapi mari kita berkontribusi. Jika kita bisa menyumbang Rp100 ribu, itu akan sangat berarti. Kalau hanya mengandalkan APBD sebesar Rp12 triliun untuk membangun infrastruktur seperti gorong-gorong, anggaran bisa habis, belum lagi kebutuhan untuk membayar gaji pegawai," imbuhnya.

Kritik DPRD Surabaya terhadap Acara Tasyakuran

Sebelumnya, anggota DPRD Kota Surabaya, Muhammad Saifuddin, mengkritik acara "Silaturahmi dan Tasyakuran Walikota dan Wakil Walikota Surabaya" yang digelar di Balai Kota Surabaya pada 1 Maret 2025.

Menurut Saifuddin, acara seremonial semacam ini bertolak belakang dengan kebijakan efisiensi anggaran yang telah ditegaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

"Sore ini, Walikota mengadakan tasyakuran yang tampaknya besar-besaran. Ini bertentangan dengan Inpres yang menginstruksikan penghapusan kegiatan seremonial," ujar Saifuddin kepada Ngopibareng.id pada Sabtu, 1 Maret 2025.

Sebagai Sekretaris BPOKK DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Saifuddin juga menyoroti anggaran daerah yang kerap digunakan untuk acara seremonial. Menurutnya, kegiatan seperti ini sebaiknya dikurangi atau dihentikan jika tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

"Terlebih lagi, Pemkot Surabaya berencana meminjam dana sebesar Rp5,6 triliun untuk pembangunan infrastruktur kota, termasuk PJU, pembenahan kampung, serta pembangunan Underpass Taman Pelangi dan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB). Jika pemkot masih berencana berutang, alangkah baiknya anggaran digunakan secara lebih bijak untuk pembangunan, bukan untuk acara seremonial," pungkasnya.

Kesimpulan

Tanggapan Eri Cahyadi terhadap kritik ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak berarti menghentikan kegiatan yang memiliki nilai sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Dengan perencanaan yang tepat, Pemkot Surabaya berkomitmen untuk tetap menjalankan kebijakan efisiensi tanpa menghambat pembangunan dan kesejahteraan warga.