TKN Jokowi: Ijtima Ulama Pendukung Prabowo Menyesatkan

Tim Kemenangan Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menegaskan ijtima ulama jilid III yang membela Capres dan Cawapres Prabowo-Sandi, 'ngelamak'. Meskipun rekomendasi ijtima itu menggunakan label ulama jangan diikuti karena menyesatkan. "Pertemuan timses kubu 02 yang berkedok Ijtima Ulama jelas sebuah politik akal-akalan yang menyesatkan umat. Segala upaya dilakukan untuk tidak mengakui kekalahan versi hitung cepat mulai dari delegitimasi KPU, meminta pemilu ulang sampai dengan meminta Pak Jokowi didiskualifikasi," beber Jubir TKN, Ace Hasan Syadzily, ketika dihubungi ngopibareng.id, Kamis 2 Mei 2019.

Menurut Ace, Ijtima Ulama III adalah manuver politik kalap dari timses 02. Ace menyebut, timses 02 tak siap kalah. Secara kasat mata kubu 02 melakukan delegitimasi KPU, tapi justru mereka minta KPU-Bawaslu untuk mendiskualifikasi Pak Jokowi. Ini artinya mereka merengek-rengek pada lembaga yang kredibilitasnya sedang mereka hancurkan.

"Ini memperjelas skenario 02 menjelang 22 Mei, yakni meminta Bawaslu untuk mendiskualifikasi 01 dengan alasan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM). Sejalan dengan itu, kubu 02 mengerahkan massa pendukungnya bermain presiden-presidenan. Skenario diskualifikasi ini ingin menjalankan skenario Pilkada Kota Waringin Barat, yang saat itu Bambang Widjajanto terlibat menjadi
pengacara salah satu paslon," terang Ace.

"Dengan didiskualifikasi calon terpilih, maka calon penantang yang otomatis dilantik. Akal bulus ini jelas tidak punya pijakan obyektif karena kecurangan TSM yang mereka tuduhkan hanya ilusi tanpa fakta. Kita ingat gertak sambel Prabowo pada saat sengketa tahun 2014 yang mengklaim membawa bukti berkontainer ke MK. Nyatanya hanya ilusi," sambung Ace.

Politikus Golkar ini menyinggung soal skenario people power dari kubu 02. "Jika Bawaslu dan KPU tidak bisa mereka kendalikan, maka besar kemungkinan mereka menghalalkan segala cara dengan aksi demo yang mereka sebut people power. Terlihat jelas 02 ingin mengulang skenario Venezuela dengan mobilisasi massa menentang Presiden terpilih dan selanjutnya mengundang keterlibatan asing dalam masalah dalam negeri. Ini jelas manuver berbahaya bagi kedaulatan nasional dan masa depan demokrasi di negara kita. Indonesia bukan Venezuela. Pak Jokowi menang dalam versi hitung cepat dengan sangat meyakinkan. Jangan bermimpi Indonesia dibuat seperti Venezuela," terang Ace.

Sementara itu, rekomendasi Ijtima Ulama III di Bogor 1 Mei 2019, menghasilkan lima rekomendasi:

1. Menyimpulkan bahwa telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses penyelenggaraan pemilu 2019.

2. Mendorong dan meminta BPN Prabowo-Sandi untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal, prosedural, tentang terjadinya kejadian berbagai kecurangan, kejahatan yang terstruktur, sistematis, masif dalam proses pilpres 2019.

3. Mendesak KPU dan Bawaslu untuk memutuskan membatalkan, atau mendiskualifikasi pasangan calon capres-cawapres 01.

4. Mengajak umat dan seluruh anak bangsa untuk mengawal, dan mendampingi perjuangan penegakan hukum dengan cara syar'i dan legal konstitusional dalam melawan kecurangan, dan kejahatan, serta ketidakadilan, termasuk perjuangan pembatalan/diskualifikasi paslon capres-cawapres 01 yang ikut melakukan kecurangan dan kejahatan dalam pilpres 2019.

5. Memutuskan bahwa melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan kecurangan merupakan amar ma'ruf naim mungkar serta konstitusional dan sah secara hukum dengan menjaga keutuhan NKRI dan kedaulatan rakyat.

Rekomendasi tersebu dirumuskan oleh KH Abdul Rasyid Abdullah Syafie, Ustaz Yusuf Muhammad Martak, Ustaz Zaitul Rasmin, Ustaz Slamet Maarif, KH Sobri Lubis, dan Ustaz Bachtiar Nashir. Mereka ini pentolan 212.

Kubu Prabowo anggap ijtimak Ulama III memotret secara utuh kecurangan pemilu yang terstruktur sistematis  dan masif. "Yang kalap itu kubu Jokowi karena tidak jujur, bukan Prabowo," tuding penasehat BPN, Fadli Zon. (asm)