Laba Pegadaian Lampaui Target

Kantor Wilayah XII PT Pegadaian (Persero) Surabaya memiliki kinerja positif selama 2017. Tercatat, laba Pegadaian melebihi target dari target Rp 491 miliar dan terealisasi hingga Rp 518 miliar.

“Jadi kinerja yang kami tunjukan masih sangat bagus. Secara umum tahun 2017 kami sudah laba,” kata Deputy Operasional Kantor Wilayah XII PT Pegadaian Surabaya, Ritta Karuniawati.

Ritta mengatakan, pihaknya akan terus meningkatkan kinerja untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. Pegadaian yakin akan menjadi terbaik, meskipun sumber modal yang diperoleh Pegadaian berasal dari perbankan. Namun, tren keuangan yang dimiliki Pegadaian lebih stabil dibandingkan perusahan-perusahaan lain.

“Bank itukan kreditor kita tetapi juga pesaing kita. Namun kita optimis bisa tumbuh lebih baik,” paparnya, Rabu 27 Desember 20117.

Supriyanto, Deputy Bisnis Area Surabaya menambahkan, Pegadaian telah melakukan berbagai upaya untuk menghadapi persaingan-persaingan yang terjadi di masyarakat. Mulai dengan adanya pegadaian swasta hingga persaingan-persaingan yang tidak terlihat. Untuk itu, nantinya akan ada Pegadaian digital service, sebagai upaya memasuki persaingan era IT. “Kita memang harus masuk sampai digital, supaya anak muda juga bisa memakai jasa Pegadaian,” kata dia.

Sebelumnya,Kantor Wilayah XII PT Pegadaian (Persero) Surabaya menerima kunjungan kerja DPD RI Pengawasan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dalam kesempatan tersebut Komite IV DPD RI Budiono mengatakan, kunjungan yang dilakukan kali ini untuk mengetahui perimbangan keuangan Pegadaian. Menurut dia, DPD merupakan institusi yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan kepada BUMN dan melakukan pengawasan kinerjanya.

“Kami ini juga setara dengan MPR yang melakukan pengawasan kinerja perusahaan milik negara, termasuk Pegadaian. Kami ingin mengetahui secara dalam kinerja sebenarnya Pegadaian,” ujanya.

Budiono menuturkan, pihaknya ingin melihat perkembangan produk-produk Pegadaian yang dilakukan inovasi. Dengan begitu, nantinya akan dilakukan evaluasi yang bisa dijadikan masukan ke pemerintah.(amr)