Kurang 5 Poin, Surabaya Gagal Capai Predikat KLA Paripurna
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Indonesia telah mengumumkan penerima penghargaan Kota Layak Anak (KLA) 2023. Kota Surabaya meraih kategori utama dalam KLA seperti tahun lalu. Sayang, Kota Pahlawan belum bisa mendapatkan KLA Paripurna.
Mengenai hal tersebut, Walikota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, Kota Pahlawan kurang 5 poin untuk menjadi KLA Paripurna. Nilai yang didapatkan 895. Sedangkan untuk bisa menyandang KLA Paripurna, sebuah kota harus meraih nilai 900 hingga 1.000.
"KLA Surabaya dapat nilai tertinggi 895. Kalau menjadi Kota Layak Anak (KLA) nilanya harus 900 sampai 1.000. Kita kurang 5 poin untuk mendapatkan itu," ungkapnya kepada awak media, Senin, 24 Juli 2023.
Meski demikian, Eri Cahyadi menegaskan bahwa dirinya tak ambil pusing dengan hal tersebut. KLA Paripurna hanya sebuah predikat. Menurutnya, ada atau tidak predikat tersebut, isu soal kekerasan pada anak akan menjadi fokusnya.
"Mau dikasih atau tidak, sejatinya pemerintah dan DPRD tidak memikirkan itu. Tapi bagaimana kita mengurangi kekerasan anak, tidak ada bully di sekolah. Saya sering bilang kalau Surabaya ini primadona," tegasnya.
Eri Cahyadi tak menampik, selama ini masih ada laporan mengenai kekerasan dan eksploitasi anak yang diterimanya. Begitu dilakukan pengecekan anak tersebut ataupun keluarganya adalah warga pendatang, alias warga tak ber-KTP Surabaya. Sehingga Pemkot Surabaya tidak bisa banyak memberikan intervensi.
"Ada di Pasar Pucang katanya ada eksploitasi anak, anak mengemis, ternyata bukan wong Suroboyo. Saya bukan Tuhan yang bisa tahu bahwa mereka warga non Surabaya apa tidak, masuk Surabaya minta dibantu. Masa saya menjaga orang luar Surabaya, kan tidak mungkin," tegasnya.
Namun demikian, Eri Cahyadi tak menutup mata bahwa masih ada kasus kekerasan anak di Surabaya meskipun bukan berasal dari warganya juga menjadi penilaian KLA.
"Iya. Kemarin salah satunya karena itu (Surabaya tak mendapat KLA Paripurna). Saya bilang, saya tidak peduli mau dapat penghargaan apa pun tidak menjadi dasar kita, Surabaya ini kota besar. Sejak zaman saya BPJS gratis, sekolah gratis. Semua masuk," Eri Cahyadi menegaskan.
Apabila ditemukan kasus kekerasan atau eksploitasi anak di Surabaya, tetapi ia bukan warga setempat maka Pemkot akan menindaklanjuti hal tersebut ke Provinsi Jawa Timur.
"Ada yang bilang kejadian di Surabaya maka yang nanggung Pemkot dan Walikota Surabaya. Tidak. Walikota Surabaya hanya untuk orang Surabaya. Orang non Surabaya yang meminta bantuan ke Surabaya maka saya sampaikan ke provinsi," paparnya.
Untuk diketahui, 19 kabupaten atau kota meraih penghargaan Kategori Utama KLA, antara lain Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Surakarta, Kota Denpasar, Kota Jakarta Timur, Kota Probolinggo, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Siak.