Di Surabaya, Cak Imin akan Lakukan Sinkronisasi Data Penerima Bansos Nasional
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PMK) Muhaimin Iskandar berkunjung ke Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Jalan Arief Rahman Hakim, Sukolilo, Kamis 14 November 2024.
Berdasarkan pantauan Ngopibareng.id di lapangan, Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin tiba di Kantor Dinsos Kota Surabaya pada sekitar pukul 13.15 WIB. Dia disambut kedatangannya oleh Kepala Dinsos Kota Surabaya, Anna Fajriatin beserta jajarannya.
Cak Imin menjelaskan, ihwal kedatangannya ke Kota Pahlawan untuk meninjau mekanisme dan sinkronisasi data penerima bantuan manfaat sosial yang dilakukan oleh Dinsos Kota Surabaya. Dirinya menyebut, Kota Surabaya dapat dijadikan sebagai jujukan pemerintah pusat dalam tata kelola dan pendataan masyarakat penerima bantuan sosial (bansos).
"Saya sedang menelusuri cara kerjanya dulu, kemudian mekanisme tata kelolanya. Soal jumlah dan bagaimana pengisiannya berkembang prosesnya. Surabaya ini sebagai salah satu kota yang maju tentu bisa jadi salah satu apa rujukan dalam hal tata kelola, updating data, sistem pendampingan, juga satuan-satuan bantuan sosial yang bisa diberikan," ungkapnya kepada awak media di Kantor Dinsos Kota Surabaya, Kamis 14 November 2024.
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut, upaya untuk melakukan sinkronisasi data, terutama data penerima manfaat bantuan sosial akan dilakukan oleh pemerintah pusat demi mewujudkan satu pangkalan data tunggal nasional.
"Sehingga kelak 2025, kalau ada bantuan tambahan, kalau ada yang bersifat efisiensi bantuan sosial, semuanya tepat sasaran. Tujuan semuanya itu agar begitu. Masuk Januari, seluruh bentuk bantuan sosial tepat sasaran," tegasnya.
Cak Imin juga memuji cara kerja dari Pemkot Surabaya, utamanya Dinas Sosial dalam melakukan pemuktahiran data penerima bantuan sosial yang bisa dicontoh oleh kabupaten atau kota lainnya di tanah air.
"Surabaya ini karena SDM-nya bagus, masyarakatnya, tingkat pendidikannya bagus sehingga updatingnya lebih lebih cepat ya, sinkronisasi datanya lebih baik dibanding kabupaten atau kota yang lain. Bisa jadi contoh lah kalau kota-kota besar," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Kota Surabaya Anna Fajriatin menyebut, pihaknya telah memaparkan secara langsung cara kerja pemuktahiran data penerima manfaat bantuan sosial yang dilakukan Dinsos Kota Surabaya selama ini kepada Menko PMK Muhaimin Iskandar.
"Memang ada beberapa data dari pemerintah pusat kemudian sering datanya tidak sama. Karena kami punya base data dari RT, RW, lurah, dan camat dengan indikator sesuai BPS, lalu kami sinkronkan dengan tiga data (dari pusat) sehingga muncul data miskin saat ini, jadi beliau mau melihat bagaimana sih cara kerjanya," ucap Anna.
Dirinya juga menjelaskan, saat ini terdapat 26 ribu KK yang masuk dalam kategori keluarga miskin (gamis) oleh Pemkot Surabaya. Anna menjelaskan, data tersebut bersifat dinamis dan akan selalu dimuktahirkan setiap bulannya.
"Insya Allah 26 ribu ini tercover semua. Data gamis ini dinamis dan masuk dalam muskel (musyawarah kelurahan). Ada beberapa indikator (yang mempengaruhi), selain meninggal, pindah, tidak diketemukan, dan dia mampu, dalam arti secara potret karena di Pemerintah Kota Surabaya juga ada desk kemiskinan itu dilakukan update setiap bulannya oleh beberapa OPD," ucapnya.
Anna juga menegaskan, data keluarga miskin penerima manfaat bantuan sosial yang dihimpun oleh Pemkot Surabaya sudah sesuai dengan indikator-indikator yang ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
"Saya kan bilang kita punya database dan itu sesuai dengan 99 indikator di BPS. Terpotret kondisinya, mulai kondisi rumah, sampai kondisi jamban dan pengeluaran dan kebutuhan keluarga," pungkasnya.