Kudeta dan Darurat Militer, WNI Diimbau Stok Sembako

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI meminta warga Indonesia di Myanmar untuk tenang dan tetap berhati-hati. Seperti diketahui, angkatan bersenjata Myanmar (Tatmadaw) mendeklarasikan status darurat selama satu tahun setelah menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, pada Senin 1 Februari 2021 dini hari.

Dalam sebuah video yang dirilis stasiun televisi milik militer, Tatmadaw memaparkan penangkapan Suu Kyi dan pejabat pemerintahan sipil lainnya dilakukan sebagai tanggapan angkatan bersenjata terhadap kecurangan pemilihan umum oleh pihak yang tengah berkuasa, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pada November 2020.

Dikutip Reuters, dengan status darurat diumumkan, Tatmadaw menyatakan kekuasaan pemerintah Myanmar telah diserahkan kepada Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing. Darurat militer berlangsung selama setahun.

Jumlah warga Indonesia di Myanmar sekitar 500 orang. Mayoritas mereka bekerja di sektor migas, pabrik, industri garmen, dan anak buah kapal (ABK). Kondisi mereka saat ini dalam keadaan baik dan aman.

"KBRI telah memberikan imbauan kepada masyarakat dan menghubungi simpul-simpul masyarakat Indonesia agar tetap tenang dan menghubungi KBRI jika menghadapi masalah," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Judha Nugraha.

Warga Indonesia di sana menyiapkan persiapan bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya untuk perkiraan kebutuhan selama satu hingga dua pekan ke depan, termasuk obat-obatan dan multivitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh mengingat pandemi Covid-19 belum berakhir.