KSAD Jenderal Andika Coret Tes Keperawanan Calon Kowad
Rekrutmen prajurit Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) TNI tak lepas dari polemik tes keperawanan. Namun, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa menginstruksikan agar jajarannya tak lagi melakukan tes kesehatan yang tidak terkait dengan kemampuan prajurit.
"Hymen atau selaput dara tadinya juga merupakan satu penilaian (dalam seleksi siswa pendidikan pertama Kowad), apakah hymen utuh atau ruptur sebagian atau ruptur yang sampai habis. Sekarang tidak ada lagi. Karena tujuan penyempurnaan materi seleksi itu lebih ke kesehatan. Sehingga yang tidak berhubungan lagi dengan itu, ya tidak perlu lagi," jelas Andika Perkasa kepada wartawan, Selasa 10 Agustus 2021.
Andika Perkasa menerangkan pemeriksaan kesehatan calon Kowad bertujuan menghindari insiden atau hal-hal yang membahayakan nyawa selama pendidikan. Jadi hal-hal yang tak berkaitan dengan tujuan itu dinilai tak perlu dilakukan lagi.
"Tujuan penyempurnaan materi seleksi ini tujuan lebih ke kesehatan, menghindari satu insiden yang menghilangkan nyawa. Jadi yang tidak ada hubungan dengan itu, tak perlu lagi," terang dia.
Andika Perkasa ingin proses pemeriksaan kesehatan terhadap calon Kowad diperbaiki agar efektif. "Perbaikan ini agar kita fokus, efektif dan tepat. Jangan sampai melebar. Agar kita punya arah," ucap dia.
Awalnya, Andika Perkasa telah memberikan arahan kepada seluruh Pangdam lewat teleconference terkait persyaratan kesehatan terkait rekrutmen prajurit KOWAD, serta pengajuan persyaratan pernikahan personel Angkatan Darat. Video arahan KSAD itu diunggah pada 18 Juli 2021.
"Jadi untuk kesehatan, kita fokus. Tidak ada lagi pemeriksaan di luar tujuan tadi," katanya kepada para pangdam di YouTube TNI AD.
Andika Perkasa menjelaskan tujuan rekrutmen Kowad adalah agar peserta didik bisa mengikuti pendidikan pertama TNI AD. Ia mengatakan saat pendidikan pertama, kegiatan calon Kowad mayoritas adalah kegiatan fisik.
"Oleh karena itu, ada hal-hal yang memang peserta ini harus memenuhi. Tetapi ada juga hal-hal yang tidak relevan, nggak ada hubungannya, dan itu tidak lagi dilakukan pemeriksaan," jelasnya.
Arahan tersebut disambut oleh Human Rights Watch (HRW). Lewat situsnya, HRW menafsirkan arahan Andika Perkasa soal tes kesehatan prajurit pria dan wanita harus setara itu sebagai sinyal bahwa tes keperawanan akan dihapuskan.
"'Tes keperawanan' adalah bentuk kekerasan berbasis gender dan merupakan praktik yang secara luas didiskreditkan. Pengujian tersebut mencakup praktik invasif memasukkan dua jari ke dalam vagina untuk menilai apakah wanita tersebut sebelumnya pernah berhubungan seks. Pada November 2014, Organisasi Kesehatan Dunia mengeluarkan pedoman yang menyatakan, "Tidak ada tempat untuk tes keperawanan (atau 'dua jari'); itu tidak memiliki validitas ilmiah," tulis Human Right Watch.