Kronologi Surabaya Tolak Kapal Israel Berlabuh di Tanjung Perak

Pemkot Surabaya memastikan kapal dagang milik Israel ZIM, dilarang berlabuh di Tanjung Perak. Sikap ini bermula dari surat terbuka yang disampaikan Komandan Satuan Operasi Khusus Netizen julid Anti-Israel, Erlangga Greschinov, kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Sikap Surabaya

Pelindo Regional III Pelabuhan Tanjung Perak memastikan tidak ada kapal Israel yang berlabuh di wilayahnya.

"Kami dari Pelindo Regional III, penanggung jawab pengelolaan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya memastikan hingga saat ini tidak ada kapal Israel sandar atau diberikan layanan. Dan kami patuh serta support kebijakan pemerintah," ujar Senior Manager Hukum dan Humas Pelindo Regional III Karlinda Sari, pada Sabtu 6 Januari 2024, dikutip dari Detik.

Hal serupa juga disampaikan Walikota Surabaya, Eri Cahyadi. Ia mengaku pihaknya sempat menerima laporan rencana berlabuhnya kapal dagang Israel di Tanjung Perak.

"Awal ada, setelah itu kami sampaikan tidak bisa. Kami tidak menerima kapal itu. Karena tidak ada keputusan dari negara, kan ini antar negara. Setelah itu kami sampai ke kementerian, ada yang bertugas di sana," katanya.

Surat Terbuka di Instagram

Penolakan dari Kementerian Perhubungan bermula dari surat terbuka yang ditulis Komandan Satuan Operasi Khusus Netizen julid Anti-Israel, Greschinov, di akun Instagramnya.

Dilihat pada Minggu 7 Januari 2024, surat pertama bertanggal 1 Januari berisi usulan pada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, untuk melarang kapal dagang Israel berlabuh di pelabuhan Indonesia. Antara lain di Jakarta, Belawan, Semarang, dan Surabaya.

"Bangsa Indonesia memiliki panggilan moral untuk selalu mendukung perjuangan Palestina dengan berbagai cara hingga kemerdekaan bangsa Palestina diserahkan pada orang Palestina. Ini adalah amanat pendiri bangsa yang akan terus kita pegang selamanya," tulis Erlangga di surat terbuka itu.

Erlangga kembali mengunggah surat terbuka yang kedua, di Instagramnya. Bertanggal 5 Januari 2024, ia menyampaikan apresiasi pada Menhub serta menyebut jika kapal dagang Israel ZIM masih melayani dua pelabuhan, yaitu Belawan dan Jakarta. "Kami mengapresiasi tindak lanjut Bapak dan pihak terkait, serta akan terus mengawal isu sampai akhir," tulisnya.

Sikap Kemenhub

Surat terbuka pertama Erlangga mendapat tanggapan dari Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, pada Rabu 3 Januari 2024.

Dalam keterangan tertulis yang dikutip dari CNN Indonesia, Adita menyebut Kemenhub tak pernah memberikan izin kepada kapal dagang berbendera Israel, untuk berlabuh di pelabuhan Indonesia.

Ia juga menyebut, tidak ada kapal baik yang berbendera Israel pun bukan, dan yang melayari Indonesia-Israel, berlabuh di Indonesia sejak konflik terbuka meletus pada 7 Oktober 2024 lalu.

Kemenhub akan terus memastikan agar tidak ada kapal Israel yang masuk ke perairan Tanah Air. "Selanjutnya Kemenhub akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk terus memantau hal ini," tandasnya.

Sikap penolakan terhadap kapal Israel sendiri sebelumnya telah dilakukan sejumlah negara. Diawali dengan milisi Houti di Yaman yang melarang kapal dengan afiliasi dengan Israel untuk lewat Laut Merah, boikot juga dilakukan Malaysia dengan melarang kapal ZIM bersandar atau loading barang di wilayah mereka.