Kronologi OTT KPK di Kalsel, 6 Orang Diborgol
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) setelah lebih dari delapan bulan absen. OTT kali ini dilakukan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) pada Minggu, 6 Oktober 2024.
Dalam operasi tersebut, KPK berhasil menangkap enam orang yang terdiri dari empat penyelenggara negara dan dua pihak swasta.
Penangkapan ini terkait dugaan suap dalam proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Pemprov Kalsel. KPK juga menyita barang bukti berupa uang lebih dari Rp10 miliar yang diduga merupakan bagian dari suap tersebut.
Penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan, dan KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang tertangkap. Keterangan lebih lengkap akan disampaikan melalui konferensi pers KPK.
Menurut Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sudiarto, bahwa enam orang tersebut, empat di antaranya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dua orang pihak swasta. "Akan dilakukan proses permintaan keterangan kepada yang bersangkutan," ujarnya pada media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 7 Oktober 2024 malam.
Kronologi OTT:
Penangkapan 6 Orang: KPK menangkap enam orang, termasuk penyelenggara negara dan pihak swasta, yang diduga terlibat dalam kasus suap. Mereka diperiksa lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Sita Uang Rp10 Miliar: Dalam OTT ini, KPK juga menyita barang bukti uang lebih dari Rp10 miliar, yang diduga merupakan hasil suap. Uang tersebut terkait proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemprov Kalsel.
Dugaan Keterlibatan Orang Kepercayaan Gubernur: KPK mengungkapkan bahwa uang suap diterima oleh orang kepercayaan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor. Namun, hingga kini, status hukum Gubernur Sahbirin Noor masih belum ditentukan.
Proses Pemeriksaan dan Konferensi Pers: Setelah penangkapan, keenam orang yang terjaring OTT langsung diperiksa di kantor KPK. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka. Konferensi pers mengenai identitas tersangka dan konstruksi kasus akan dilakukan pada Selasa 8 Oktober 2024.