Kronologi Data Presiden di PeduliLindungi Bocor

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) membeberkan kronologi kebocoran sertifikat vaksinasi Covid-19 Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sertifikat itu disebut diperoleh dari fitur PeduliLindungi.

"Akses pihak-pihak tertentu terhadap sertifikat vaksinasi Covid-19 Bapak Presiden Joko Widodo dilakukan menggunakan fitur pemeriksaan sertifikat vaksinasi Covid-19 yang tersedia pada Sistem PeduliLindungi," kata Menkominfo Johnny G Plate dalam keterangan bersama dari Kemenkes, Kominfo, dan BSSN, Jumat 3 September 2021.

Pemerintah menyatakan fitur pengecekan sertifikat vaksinasi di PeduliLindungi telah diubah. Saat ini, ada lima parameter untuk mengecek sertifikat vaksinasi, yaitu nama, Nomor Identitas Kependudukan (NIK), tanggal lahir, tanggal vaksin dan jenis vaksin.

Johnny juga menyebut NIK serta tanggal vaksinasi Jokowi yang digunakan untuk mengecek sertifikat vaksinasi Jokowi tersebut bukan bocor dari sistem PeduliLindungi. Menurutnya, NIK dan tanggal vaksinasi tersebut diketahui dari situs KPU dan pemberitaan.

"Informasi terkait NIK dan tanggal vaksinasi Covid-19 Bapak Presiden Joko Widodo yang digunakan untuk mengakses sertifikat vaksinasi Covid-19 tidak berasal dari Sistem PeduliLindungi. Informasi NIK Bapak Presiden Joko Widodo telah terlebih dahulu tersedia pada situs Komisi Pemilihan Umum. Informasi tanggal vaksinasi Bapak Presiden Joko Widodo dapat ditemukan dalam pemberitaan media massa," ujar Johnny.

Pemerintah telah melakukan migrasi sistem PeduliLindungi ke Pusat Data Nasional (PDN) pada 28 Agustus 2021. Migrasi tersebut, menurut pemerintah, meliputi migrasi sistem, layanan aplikasi dan database aplikasi Pedulilindungi.

Selain itu, pemerintah juga mengawasi secara serius pengelola dan wali data untuk menjaga keamanan data pribadi. Penanganan dugaan kebocoran data terhadap 36 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sudah dilakukan sejak tahun 2019 sampai 31 Agustus 2021.

"Pemerintah menjamin keamanan data di sistem PeduliLindungi. Masyarakat diminta tak khawatir. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak tepat terkait sistem PeduliLindungi," imbau Johnny.