Kritisi Korupsi Pemprov Jatim di Debat Pilgub, Ini Upaya Luluk Nur Hamidah

Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 01, Luluk Nur Hamidah menyoroti maraknya kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur pada era kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak pada periode 2019-2024.

Khususnya pada 2023, Luluk memaparkan kasus korupsi Jatim tertinggi secara nasional dari data yang ia himpun dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

“Inilah realitas yang harus kita tuntaskan. Kita harus bisa menghadirkan birokrasi yang baru, birokrasi yang tidak bocor-bocor, birokrasi yang memecahkan masalah bukan jadi masalah, birokrasi yang mengurus bukan menjadi urusan,” ungkap Luluk dalam debat Pilgub Jatim kedua di Grand City, Surabaya, Minggu 3 November 2024.

Salah satu yang banyak menjadi ruang-ruang korupsi yang selalu terjadi antara lain dalam pengurusan proyek maupun perekrutan ASN. Sebab, masih banyak keterlibatan orang dalam yang melakukan tindakan-tindakan merugikan negara.

Untuk itu, mantan Anggota DPR RI itu mengatakan, salah satu cara yang akan dilakukan adalah melakukan digitalitasi birokrasi dalam perekrutan maupun layanan publik.

“Maka, digitalisasi birokrasi tidak bisa kita hindarkan guna memastikan proses rekrutmen. Kemudian, penghargaan harus dilakukan secara transparan dan objektif. Termasuk memastikan ada penilaian yang menggunakan teknologi dan digital,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengajak masyarakat untuk sama-sama mengawasi jalannya pemerintahan guna mencegah adanya praktik nepotisme dari orang dalam.

“Kita tidak boleh alergi dengan adanya kritik, masukan dan saran dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan begitu kita bisa melakukan pengawasan internal, di sisi lain kita bisa melakukan pengawasan internal,” pungkasnya.