Kritik PSI Soal Perda Syariah Tidak Berdasar

Kritik Ketua Umum PSI, Grace Natalie terkait Peraturan Daerah (Perda) Syariah, tidak berdasar karena masing-masing kepala daerah memiliki instrumen dalam membuat aturan tersebut.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal PAN Faldo Maldini, "Itu yang perlu diuji bersama-sama bahwa tadi di diskusi disampaikan Guntur Romli bahwa tidak takut islamphobia namun takut peran ustad dan alim ulama dihilangkan, nah itu bagaimana," kata Faldo dalam diskusi bertajuk "Toleransi dan Kebebasan Beragama dalam Dinamika Pilpres 2019" yang diselenggarakan Setara Institute, di Jakarta, Jumat 16 November 2018.

Dia mengatakan kalau ada daerah yang mengatur adanya solat jamaah lalu produktifitas para Aparatur Sipil Negara (ASN) meningkat, maka mengapa tidak untuk dibuat.

Menurut dia, kalau pasca-kebijakan itu produktifitas ASN menurun maka perlu dibuat sehingga dirinya meyakini gubernur dan bupati/walikota tahu instrumen yang digunakan karena tidak bisa disamaratakan.

"Kita jangan Islamphobia, kalau ada Perda yang melarang non-muslim untuk bersekolah, itu harus dilawan. Karena itu perlu dibuka ruang dialogis," ujarnya.

Faldo menilai setiap pernyataan tiap parpol memiliki dampak elektoral di masyarakat meskipun beberapa pihak tidak memikirkan dampak elektoral.

Karena itu dia menilai PSI harus menjelaskan kepada publik terkait pernyataan Grace tersebut sehingga bisa diukur apakah mempengaruhi elektoral atau tidak. (an/ma/ar)