KPU Lamongan Rancang Distribusi Logistik Pemilu Saat Bencana
KPU Lamongan merancang cara mendistribusikan logistik pemilihan umum (Pemilu) di tengah ancaman dan tantangan bencana hidrometeorologi.
Karena, tidak menutup kemungkinan bertepatan pada pelaksanaan tahapan pemilu terkait distribusi logistik terjadi bencana, karena di Lamongan terjadi banjir tahunan.
Sebab, dari informasi BMKG di bulan bertepatan pemilu, yakni Februari, sedang puncak-puncaknya musim hujan. Sedangkan BPBD setempat jauh-jauh hari juga sudah menyebar informasi kepada masyarakat agar waspada.
Untuk itu, KPU mulai start melakukan sosialisasi terkait rencana pendistribusian logistik pemilu ini kepada stakeholder, kepala desa dan camat di daerah rawan bencana. Persisnya dua camat dan sekitar 60 kepala desa.
"Kami menggandeng BPBD dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)," kata Komisioner KPU Lamongan, Divisi Sosialiasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Khoirul Anam, Senin 18 Desember 2023.
Gagasan pendistribusian ini, lanjut Anam, bertujuan untuk meminimalkan kendala saat tahapan distribusi Pemilu 2024. Di antaranya saat banjir, tanah longsor dan banjir rob yang Kemungkinan besar diprediksi akan terjadi.
"Setidaknya mereka bisa melakukan persiapan guna mengurangi kendala saat distribusi. Jika tidak segera disosialisasi dapat menjadi masalah," imbuhnya.
Diketahui, Lamongan memiliki sejumlah potensi bencana. Terutama banjir. Maka hal itu dinilai paling riskan saat proses distribusi logistik.
Sehingga, dalam diskusi yang dihasilkan, akhirnya disepakati untuk dokumen dan logistik yang mudah rusak terkena air harus dipacking dengan rapi dan dibungkus plastik.
Selain itu, masih menurut Anam, pemilihan gudang logistik di tingkat kecamatan harus berada di lokasi strategis. Yakni, menggunakan palet atau alas yang tinggi untuk meminimalkan genangan air.
Pada kesempatan yang sama Plt Kepala BPBD Lamongan, Joko Raharto menyampaikan, ada sejumlah kecamatan yang memang dinilai rawan bencana banjir. Di antaranya daerah pilihan (dapil) 1, meliputi Kecamatan Lamongan, Tikung, Karangbinangun, Deket, Glagah dan Sarirejo.
Dapil 2, Kecamatan Sukorame, Bluluk, Modo, Ngimbang, Sambeng, Mantup dan Kembangbahu. Kendalanya, jalan rusak serta potensi longsor. Sedangkan, dapil 3 terdiri dari Kecamatan Babat, Kedungpring, Sugio, Pucuk, potensi banjir dan pohon tumbang.
Disusul dapil 4, meliputi Kecamatan Sekaran, Maduran, Sukodadi, Karanggeneng, Kalitengah dan Turi merupakan daerah langganan banjir tahunan. Terakhir dapil 5, yakni Brondong, Laren, Paciran, dan Solokuro, di mana sering terjadi banjir rob air laut.
"Tapi hanya beberapa desa saja di Pantura untuk banjir rob ini. Hanya di ada di Brondong dan Paciran," tandasnya.