KPU Kabupaten Mojokerto Umumkan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, Berikut Tahapannya

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto mengumumkan pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024. Informasi itu tertuang pada pengumuman nomor: 349/PL.02.2-SD/05/2024 tentang pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati 2024.

Dalam pengumuman itu sudah disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. Yang sudah diakomodir dalam Pasal 95 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk itu KPU Kabupaten Mojokerto juga melakukan penyesuaian. Sehingga berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Mojokerto Nomor 1396 Tahun 2024 mengenai penetapan syarat minimal suara sah partai politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum Tahun 2024 untuk mengajukan pasangan calon pada pemilihan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 menyatakan syarat minimal suara sah 52.663 (lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh tiga).

KPU Kabupaten Mojokerto membuat pendaftaran untuk pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terhitung sejak Selasa 27 Agustus sampai dengan Kamis 29 Agustus 2024.

Untuk hari Selasa, 27 Agustus sedang Rabu, 28 Agustus pendaftaran dibuka mulai pukul 08.00 sedang pukul 16.00 WIB. Sementara untuk hari terakhir atau Kamis, 29 Agustus pendaftaran mulai pukul 08.00 sedang pukul 23.59 WIB. Bertempat di Kantor KPU Kabupaten Mojokerto Jalan. R.A.A.K Adinegara Nomor 1-2, Mergelo, Sooko.

KPU Kabupaten Mojokerto menjalankan putusan MK terkait mengubah ambang batas pencalonan. Berdasarkan putusan tersebut, berikut syarat pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Mojokerto di Pilkada 2024 :

1. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati merupakan warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia.

2. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

‌Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
‌Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
‌Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
‌Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
‌Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
‌Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
‌Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
‌Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
‌Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
‌Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
‌Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
‌Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
‌Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
‌Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
‌Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
‌Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
‌Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
‌Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
‌Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Walikota;
‌Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan;
‌Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan; dan
‌Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

3. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan:

‌Bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
‌Berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon;
‌Melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara; dan
‌Mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.

4. Permohonan akses Silon untuk Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai berikut:

‌Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten mengajukan permohonan pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada KPU Kabupaten Mojokerto;
‌Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten menunjuk admin Silon dan Petugas Penghubung disertai dengan surat penunjukan;
‌Pengajuan permohonan pembukaan akses Silon dapat dilakukan oleh petugas penghubung dengan menyerahkan surat permohonan pembukaan akses Silon menggunakan formulir MODEL PERMOHONAN. SILON.PARPOL.KWK yang dapat ditandatangani oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten serta dilampiri dengan surat penunjukan petugas penghubung;
‌Pasangan Calon dapat mengunduh format FormulirMODELPERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK, melalui pranala/linkhttps://bit.ly/4g0k3JK

5. KPU Kabupaten Mojokerto membuka layanan helpdesk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Informasi lebih lanjut terkait tata cara Pembukaan Akses Silon dan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024 dapat menghubungi: