KPK Tetapkan Tersangka Suap Impor Bawang, PDIP Pecat Dhamantra

Tanggal cantik, 8-8 (8 Agustus) tapi sial bagi anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Dhamantra (INY). Kamis kemarin, saat PDIP menggelar Kongres V yang kembali mengukuhkan Megawati Soekarnoputri, Dhamantra malah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan, KPK telah menetapkan Dhamantra sebagai tersangka kasus dugaan suap impor bawang putih. Selain Dhamantra, KPK juga menetapkan 5 orang lainnya.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan 6 orang sebagai tersangka," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, dikutip dari Antara, Kamis 8 Agustus 2019.

Tersangka lainnya yakni Chandry Suanda (CSU) alias Afung, Doddy Wahyudi (DDW), Zulfikar (ZFK). Ketiganya merupakan tersangka pemberi duit suap.

Sedangkan dua orang tersangka lainnya yakni Mirawati Basri (MBS) orang kepercayaan Dhamantra dan Elviyanto (ELV) juga ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Menanggapi status kadernya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan kader yang terlibat korupsi bakal dipecat seketika.

Hasto menyebut Megawati sudah menyiapkan dan menandatangani surat pemecatan bagi para kader yang kena OTT KPK. Hasto mengingatkan surat itu tinggal diisi nama para kader yang melanggar aturan partai.

"Ibu ketum (Megawati Soekarnoputri) sudah menandatangani dan menggunakan hak prerogratif terhadap siapapun langsung ditandatangani, bahkan sudah ditandatangani terlebih dahulu tinggal mengisi nama. Jadi seperti itu di partai sudah ditandatangani Bu Megawati tinggal diisi nama siapapun yang kena OTT atau tindak pidana korupsi kami tinggal mengisi namanya, SK sudah ditandatangani terlebih dahulu dan sekali lagi kami tinggal mengisi nama tersebut," ungkap Hasto di sela acara Kongres V PDIP di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis malam.

Hasto juga menegaskan kasus yang menjerat Dharmantra tidak terkait dengan agenda kongres. "Sama sekali tidak, surat edaran sudah disampaikan dan yang namanya anggota partai itu punya ketaatan, mereka yang tidak taat itu bukan anggota PDIP," tuturnya.

Hasto mengatakan partainya berkali-kali mengingatkan para kader agar tidak korupsi maupun menyalahgunakan jabatannya. Pihaknya pun menyayangkan adanya kasus kader yang terlibat kasus korupsi.

"Kita sudah membuat instruksi tertulis, sudah mengadakan konferensi pers, sehingga siapapun yang melanggar instruksi dari partai akan diberi sanksi pemecatan tidak pandang bulu, sanksi pemecatan ketika," dia menegaskan.