Kontroversi Kamus Sejarah, Ini 3 Tuntutan MSI Kepada Pemerintah

Kontroversi Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dan II mendapat sorotan dari Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI). Mereka pun menuntut pemerintah atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaraan agar mengambil beberapa langkah untuk mengakhiri polemik di masyarakat.

“Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) mengikuti perkembangan pembicaraan di publik terkait Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dan II dengan penuh perhatian. Sebagai organisasi para sejarawan, MSI memandang pembicaraan tentang kamus tersebut diletakkan dalam koridor akademis yang dapat dipertanggungjawabkan,” tulis pernyataan resmi MSI, Kamis 22 April 2021.

Dalam rilis tersebut, MSI mengatakan, bahwa memandang inisiatif pembuatan kamus sejarah merupakan langkah penting dalam memajukan pengetahuan sejarah di Indonesia. Bagi MSI, Penyusunan kamus sejarah penting dalam memperkuat kesadaran kebangsaan dan kesejarahan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sekarang ini.

Namun MSI mengkritisi pembuatan kamus yang dinilai tidak transparan dan tanpa melakukan uji publik sebelumnya.

Adapun tiga tuntutan MSI kepada pemerintah sebagai berikut:

1. Mendesak agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera menarik naskah tersebut baik dari laman digital maupun dalam bentuk cetak;

2. Melakukan revisi secara transparan yang dapat dipertanggungjawabkan;

3. Sebagai organisasi kemasyarakatan di bidang kesejarahan, MSI mendorong keterlibatan antar komunitas kesejarahan, media, leksikografer, dan akademisi untuk mengawal proses revisi serta mengkritisi secara substansi isi dan alur penulisan agar meningkatkan kualitas kamus sejarah tersebut.