Kongres Ekonomi Umat II MUI Hasilkan Resolusi Jihad Ekonomi Umat

Kongres Ekonomi Umat II Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah berakhir. Hasil dari kongres yang dimulai pada Jumat,10 Desember 2021 itu melahirkan Resolusi Jihad Ekonomi Umat.

“Kongres Ekonomi Umat ini fokus bagaimana umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas juga bisa memiliki peran serta secara optimal dan maksimal dalam ekonomi Indonesia,” ujar Ketua Steering Commite Kongres Ekonomi Umat, Lukmanul Hakim, pada penutupan Kongres Ekonomi Umat II di Jakarta, Ahad 12 Desember 2021.

Menurut Lukman Hakim, meskipun umat Islam merupakan mayoritas, namun penguasaan ekonomi masih dipegang oleh kelompok minoritas. Kondisi itu membuat keprihatinan sendiri bagi umat Islam dan melahirkan gerakan yang fokus pada pemberdayaan ekonomi umat.

“Kita sangat memahami bahwa kesulitan, kefakiran, kemiskinan bisa menyebabkan kekufuran atau kesesatan. Ini merupakan jihad kita, para alim ulama di MUI, masyarakat yang peduli pada ekonomi umat Islam agar bisa keluar dari kondisi kesulitan itu,” terang Lukman.

Resolusi Jihad Ekonomi Umat yang merupakan hasil kongres yang mengusung tema “Arus Baru Penguatan Ekonomi Indonesia” itu, terdiri dari sembilan poin yakni gerakan produksi dan belanja nasional, mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia, mengoptimalkan Ziswaf untuk menggerakkan ekonomi Umat, menghadirkan lembaga penjaminan nasional Syariah untuk usaha ultra mikro dan mikro yang mudah, murah dan aman.

Berikutnya, mempercepat terciptanya model bisnis unggulan daerah yang dijalankan secara profesional, memperkuat model kemitraan antara UMKM dengan BUMN/BUMD dan usaha besar, mendorong dan mengawal terciptanya regulasi sistem ekonomi syariah nasional/ daerah.

Selanjutnya, mendorong ekosistem ekonomi syariah melalui digitalisasi dan integrasi dana komersial dan dana sosial Islam dan mengamanatkan kepada Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat untuk mengawal hasil Kongres Ekonomi Umat.

Wakil Sekretaris Jenderal MUI, M Azrul Tanjung, mengapresiasi kerja keras Presiden Joko Widodo yang telah mendistribusikan 4 juta hektare lahan kepada umat dari 12 juta hektare yang dijanjikan.

“Presiden juga memiliki komitmen mengalokasikan 30 persen kredit bagi UMKM dan yang tak kalah penting komitmen Presiden menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia,” kata Azrul.

Azrul juga menegaskan jangan biarkan terjadinya intoleran ekonomi terhadap umat Islam yang mayoritas di Tanah Air.

Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan, mengatakan hasil Kongres Ekonomi Umat yang pertama pada 2017 lalu menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia.

“Kongres Ekonomi Umat kedua ini juga demikian, penguatan sumber daya manusia melalui resolusi jihad ekonomi. Ada dua hal yang perlu dikuatkan yakni kecakapan hidup dan kompetensi nonteknis (soft skill). Ini merupakan dua kekuatan yang penting untuk saat ini,” kata Amirsyah.

Kekuatan nonteknis merupakan kekuatan untuk menggalang sinergi, sumber daya manusia dan sumber daya alam yang luar biasa. Amirsyah juga menekankan perlunya menjaga sumber daya alam Indonesia yang ada untuk kesejahteraan rakyat.

Jihad Ekonomi

Kepala Badan Ekonomi Syariah KADIN, Taufan EN Rotorasiko, mengatakan, pihaknya sangat mendukung hasil dari Kongres Ekonomi Umat kedua tersebut.

“Kami merasakan visi dan misi Badan Ekonomi Syariah KADIN sejalan dengan Resolusi Jihad Ekonomi yang diluncurkan oleh MUI. Kami lihat poin-poinnya, dan ini juga sejalan dengan apa yang diperjuangkan KADIN. Insya Allah dengan semangat yang sama ini, cita-cita pemerintah menjadikan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia pada 2024 akan tercapai,” kata Taufan lagi.

Kongres Ekonomi Umat II ditutup oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Dalam sambutannya, Wapres menekankan bahwa ekonomi syariah yang ingin dibangun adalah ekonomi yang inklusif.

“Kita ingin melihat pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi ketimpangan, baik dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah,” kata Wapres.

Agar usaha syariah dapat lebih berkembang, diperlukan penyemaian pelaku usaha melalui program pengembangan terpadu. Perluasan usaha syariah perlu ditopang oleh program penyemaian pelaku usaha melalui pusat-pusat inkubasi bisnis di berbagai daerah, tambahnya.

Wapres menekankan bahwa keterlibatan pelaku usaha di dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah sangat penting. Oleh karena itu Wapres berharap MUI dapat turut berkontribusi mendorong pelaku usaha syariah melalui pusat inkubasi bisnis.

Ketersediaan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah seperti perbankan, asuransi, pasar modal ibarat sebuah bis, yang akan bermanfaat bila memiliki penumpang, yaitu para pelaku usaha. Dengan demikian maka salah satu yang harus dilakukan oleh MUI adalah mendirikan dan mengembangkan pusat inkubasi bisnis di berbagai daerah.