Komnas Perempuan Minta Jokowi Pastikan KLHS

Jakarta: Komnas Perempuan menyarankan Presiden RI Joko Widodo dapat memastikan proses Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam kegiatan penambangan karst oleh Semen Indonesia yang dilakukan secara komprehensif dan terbuka.

Pernyataan ini dituliskan dalam surat rekomendasi Komans Perempuan untuk Jokowi terhadap SK Gubernur Jawa Tengah pada 23 Maret lalu.

"Proses KLHS harus komprehensif dan terbuka dengan melibatkan perwakilan petani Kendeng yang saat ini sedang berkonflik dengan Gubernur Jawa tengah," terang Ketua Komnas Perempuan, Azriana, Senin (27/3).

Komnas Perempuan menilai upaya tersebut dapat mencairkan ketegangan pascaditerbitkannya izin lingkungan kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen. Surat keputusan itu dilakukan atas dasar kekeliruan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menafsirkan petimbangan hukum dan putusan PK Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung RI memerintahkan Ganjar Pranowo untuk mencabut izin lingkungan Semen Indonesia di Rembang dengan menimbang gubernur tidak menyiapkan solusi konkret dan cara alternatif dalam penanggulangan terhadap masalah kebutuhan warga. Sementara itu Ganjar tetap memberikan izin penambangan dan pabrik semen beserta utilitasnya. (ris)