Khofifah Tolak Mutasi Seribu PNS di Sisa Masa Jabatan Soekarwo
Masa kepemimpinan Gubernur Jawa Timur Soekarwo sebenarnya akan berakhir pada 12 Februari 2019. Namun meski hanya tersisa dua bulan, Soekarwo pada Jumat 30 November 2018 melakukan mutasi jabatan besar-besaran
Tercatat ada 14 orang pejabat eselon II, 270 pejabat eselon III dan 733 pejabat eselon IV yang diambil sumpahnya di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Total ada 1.017 orang pejabat. Pelantikan eselon II berdasarkan SK Gubernur 821.2/2611/204/2018.
Pelantikan pejabat tinggi pratama (eselon II) dan pejabat administrator (eselon III) dilakukan langsung oleh Soekarwo pada pukul 14.30 WIB.
Sedangkan, pejabat eselon IV (pengawas) dilakukan pelantikan pada pukul 16.00 WIB oleh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono.
Mereka yang dilantik adalah Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum (APU) Setdaprov Jatim Benny Sampirwanto dipromosikan sebagai Kepala Bakorwil Malang. Kemudian, Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim Aries Mukiyono dipromosikan menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal Provinsi Jatim.
Untuk Kepala Dinas Kominfo Jatim dijabat Ardo Sahak, di mana sebelumnya Kepala Balitbang Jatim. Sedangkan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim diisi Gunawan Saleh. Selain itu, ada nama Moch Yasin dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Jatim, Dyah Wahyu Ermawati Kabiro Administrasi Perekonomian, Andik Fajar Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan, Indah Wahyuni Kabiro Pemerintahan Otda Setdaprov Jatim. Kemudian, Agus Wahyudi dilantik sebagai Kepala Balitbang, Dr Rahayu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dr Joni Wahyuadi Direktur RSU dr Soetomo Surabaya, Anang Endaryanto Wadir Pelayanan Medik RSU dr Soetomo, Dr Cita Rosita Sigit Prakoeswa Wadir Diklat RS Soetomo. Setelah itu, Sugeng Harijanto dilantik Wadir Umum dan Keuangan RS Haji Sukolilo Surabaya. Sementara itu, informasi yang didapat ngopibareng.id menyebutkan mutasi ini sebenarnya ditolak gubernur terpilih Khofifah Indra Parawansa. Namun entah dengan alasan apa, Soekarwo tetap melakukan mutasi besar-besaran di ujung kepemimpinannya. "Pokoknya yang mutasi sekarang ini ibu (Khofifah) tidak mau teken (tandatangan), tidak mau merekomendasi. Makanya saya heran kok lanjut. Yang datang Anom, sama Sekda Heru minta tanda tangan buat rekomendasi, ibuk (Khofifah) tidak mau," kata sumber orang dekat Khofifah seperti dikutip dari Kantor Berita RMOLJatim. Menurut sumber ini, Khofifah sudah sangat toleransi dengan mengizinkan nama Heru Cahyono mengisi jabatan Sekda Jawa Timur yang baru. Namun toleransi Khofifah hanya pada Sekda dan tidak mengizinkan mutasi pejabat lainnya. Apalagi sisa jabatan Soekarwo hanya menyisakan dua bulan. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) ternyata juga tidak tahu menahu soal kebijakan mutasi yang dilakukan Soekarwo. "Saya tidak tahu soal mutasi hari ini, saya juga dapat kabar tadi pagi, hanya dapat undangan," kata Gus Ipul. (man)