Khofifah Minta Pilkada Serentak Tak Tersentuh Covid-19

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta kepada seluruh kepala daerah beserta Forkopimda dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar dapat betul-betul menjaga agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 tak tersentuh oleh virus corona atau Covid-19.

Hal itu disampaikanya dalam Rapat Koordinasi Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Jatim bersama dengan Forkopimda Jatim dan seluruh kepala daerah di Jatim, yang bertempat di Convention Hall Grand City, Surabaya, pada Senin, 19 Oktober 2020.

Menurutnya, penyelenggara dengan kepala daerah harus intens melakukan koordinasi agar pelaksanaan Pilkada berjalan aman. Sebab, kondisi saat ini masih berada di tengah pandemi Covid-19. Karena itu, ia meminta agar penerapan protokol kesehatan betul-betul dilakukan dan dipantau ketat.

Selain itu, ia juga meminta agar seluruh petugas yang terlibat dapat dilakukan pemeriksaan rapid atau swab tes agar ketika bertugas dalam kondisi yang betul-betul sehat.

“Menurut Kemenkes hasil rapid tes berlaku 14 hari. Monggo kita berbagi tugas mulai kapan rapid test para petugas ini akan dilakukan karena terkait berapa banyak tim nakes bisa disupport bupati/walikota. Jangan sampai pelaksanaannya terlalu mepet, sehingga ketika pilkada berlangsung hasilnya belum keluar," ujar Khofifah.

"Mari lakukan pemetaaan kepada seluruh aparatur yang terlibat dalam proses pemungutan suara ini agar rakyat sehat, ekonominya sehat dan pilkadanya sehat,” katanya," tambahnya.

Untuk itu, dirinya meminta agar bupati/walikota melakukan koordinasi teknis pelaksanaan rapid test atau swab test bagi para petugas tersebut. Hal ini terkait dengan kebutuhan tenaga kesehatan serta jangka waktu hasil pelaksanaan tes tersebut tidak kadaluarsa atau masih berlaku saat pilkada.

Khofifah juga meminta agar bupati/walikota terus melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Apalagi, di tengah pandemi Covid-19 saat ini masih ada masyarakat di daerah yang tidak tahu kapan pelaksanaan pilkada. Hal ini penting agar tingkat partisipasi masyarakat agar meningkat.

“Bupati/walikota bisa bekerjasama dengan berbagai pihak untuk menyebarluaskan informasi serta terus mensosialisasikan pilkada ini. Seperti bekerjasama dengan media massa baik cetak maupun elektronik untuk terus mensosialisasikan hal ini. Kami di Pemprov setiap hari Minggu melakukan gowes sembari menyampaikan pentingnya protokol kesehatan sekaligus mensosialisasikan pilkada serentak di kabupaten/kota yang melaksanakan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Fadil Imran mengatakan, dalam pelaksanaan pilkada serentak mendatang tetap mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan dan pencegahan serta protokol kesehatan Covid-19.

Bahkan sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, TNI maupun Polri dapat melakukan penindakan apabila terjadi pelanggaran protokol kesehatan.

Tak hanya itu, Fadil mengaku telah mengeluarkan instruksi agar tidak memberi izin keramaian terkait gelaran kampanye yang menimbulkan adanya kerumunan massa.

“Kepada para kapolres yang daerahnya melakukan pilkada serentak untuk tidak mengeluarkan surat izin keramaian untuk mengantisipasi terjadinya pengumpulan massa, serta terus mengingatkan secara intens kepada timses dan penyelenggara pemilu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan terutama saat pelaksanaan kampanye,” katanya.