Khofifah: Cemaran Dioksin Urusan Pemkab Sidoarjo

Gubernur Jawa Timur klaim untuk tangani masalah cemaran dioksin yang terjadi di Dusun Areng-areng dan Klagen, Tropodo Krian, Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tak bisa turun langsung.

Pasalnya, pembinaan untuk Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten dan Kota. Dalam kasus ini, tentu saja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang harus menangani.

Namun, meski Pemerintah Provinsi Jawa Timur tak bisa menangani langsung cemaran dioksin yang terjadi di salah satu sentra pembuatan tahu di Sidoarjo, Khofifah sedang berusaha mencari jalan keluarnya. Yaitu dengan mengusulkan beberapa alternatif bahan bakar sebagai sumber energi.

"LPG ini saya sudah komunikasikan dengan GM (General Manager) Pertamina. Kita ingin mendapatkan special discount untuk pelaku IKM (industri kecil dan menengah) tahu di Tropodo. Sekarang, sedang dihitung GM Pertamina," ungkap Khofifah saat ditemui usai membuka acara Peringatan Hari Pangan Sedunia di JX International, Surabaya, Selasa 19 November 2019.

Selain itu, Khofifah menyebut ada opsi lain yang juga bisa digunakan untuk mengurangi asap beracun itu. Di antaranya, penggunaan wood pallet, penggunaan gas alam terkompresi (CNG), dan gas PT PGN dengan menambah jaringan pipa city gas di kawasan itu.

Ia mengaku, memang jika dioksin yang dihasilkan dari pembakaran sampah ini sangat berbahaya yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia, hewan, dan tanaman karena sifatnya yang mudah diserap.

"Prinsipnya pemerintah membimbing mereka, mendampingi mereka survival. Kehidupan mereka harus kita jaga, tetapi mereka juga harus diinformasikan, disosialisasikan bahwa menggunakan bahan bakar plastik tidak boleh. Maka mereka harus menggunakan bahan bakar lain," kata Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama.