Khofifah Minta Kepala Daerah Percepat Realisasi Anggaran

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta kepada seluruh kepala daerah untuk mempercepat realisasi anggaran dalam upaya percepatan penanganan pandemi virus corona atau Covid-19.

“Belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda perekonomian nasional dan daerah di saat lesunya perekonomian akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, APBN dan APBD Tahun 2021 harus segera direalisasikan dan menjadi salah satu instrumen penggerak ekonomi,” kata Khofifah pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Penyerahan DIPA dan TKDD tahun anggaran 2021, di Ballroom Grand City Surabaya, Senin 30 November 2020.

Dalam kesempatan itu, Khofifah juga mengingatkan daerah yang memiliki anggaran besar, agar pelaksanaan lelang dilakukan sedini mungkin di bulan Desember Tahun 2020 sehingga diharapkan dapat menggerakkan aktivitas ekonomi pada kuartal I Tahun 2021.

Kedua, bantuan sosial yang menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah di tahun 2021, harus bisa dicairkan dan diberikan kepada masyarakat mulai awal tahun 2021.

“Ketiga, dalam kondisi krisis akibat pandemi saat ini, pemerintah harus bekerja lebih cepat, dengan cara-cara luar biasa agar berbagai program stimulus dapat berjalan tepat waktu dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi,” kata Khofifah.

Presiden, kata Khofifah, juga berpesan segera dilakukannya reformasi anggaran agar bisa menggerakkan roda ekonomi baik nasional maupun daerah. Kelima, dalam menghadapi banyak ketidakpastian seperti saat ini, dibutuhkan fleksibilitas dalam penggunaan anggaran.

“Bapak Presiden menekankan bahwa tugas utama jajaran pemerintah adalah membantu dan memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya, kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas menjadi bagian penting dan integral dalam pelaksanaan APBN maupun APBD,” kata mantan Menteri Sosial Republik Indonesia itu.

Sementara itu, total alokasi TKDD Tahun Anggaran 2021 yang diserahkan kali ini sebesar Rp76,69 triliun lebih. Dengan rincian Rp. 16,115 Triliun lebih untuk pembiayaan pembangunan di Provinsi Jatim, dan sebesar Rp 60,578 Triliun lebih untuk pembiayaan pembangunan di 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Selain menyerahkan DIPA dan TKDD, dalam kesempatan ini juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada daerah dengan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tercepat Pemerintah Daerah Kategori Pagu DFDD kurang dari Rp. 300 Miliar, yakni Kab. Madiun, Kab. Pacitan, serta Kab. Blitar.

Kemudian penghargaan untuk daerah dengan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tercepat Pemerintah Daerah Kategori Pagu DFDD lebih dari Rp. 300 Miliar, yakni Kab. Tulungagung, Kab. Peobolinggo, dan Kab. Sumenep. Serta Bupati/Walikota Pendukung Terbaik Sistem Kredit Program Lingkup Kerja Kanwil DJPb ProvinsiJatim yakni Kab. Pasuruan, Kab. Gresik, dan Kota Pasuruan.