Khofifah Lantik Dua Wali Kota Baru

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar dan Lilik Muhibah, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun Maidi dan Inda Raya Ayu, di Gedung Negara Grahadi, Senin, 29 April 2019.

Kedua wali kota tersebut dilantik dengan pengambilan sumpah untuk menjabat kepala daerah Kota Kediri dan Kota Madiun lima tahun ke depan, mulai 2019 hingga 2024 mendatang.

Gubernur Khofifah memberikan arahan agar kedua kepala daerah ini segera tancap gas melakukan kerja untuk warga masyarakat baik di Kota Kediri maupun Kota Madiun.

Tidak hanya itu, Khofifah juga ingin agar masing-masing kepala daerah segera melakukan sinkronisasi program kerja dengan rencana besar Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Setelah ini akan kita lakukan sinkronisasi yang lebih detail karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov sendiri baru kita sampaikan ke DPRD Provinsi Jawa Timur. Tinggal nanti RPJMD Kota Kediri dan Madiun akan lebih mudah berinduk ke RPJMD Jawa Timur," ujar Khofifah.

Menurutnya, seluruh RPJMD memang harus dilakukan sinkronisasi dengan program besar pemerintah provinsi. Baru setelah dilakukan adjustment atau penyesuaian dengan rencana besar Pemprov Jawa Timur, maka baru dilanjutkan dengan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan.

"Jadi dua kota ini saya rasa akan lebih mudah karena mereka akan finalisasi dan sinkronisasi RPJMD mereka saat RPJMD Provinsi Jawa Timur selesai," kata Khofifah.

Lebih lanjut, ia berharap agar proses sinkronisasi RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dan program Provinsi Jawa Timur bisa segera selesai dan berjalan lancar. Dimana untuk provinsi Jawa Timur, Khofifah menyebut ada tiga poin penekanan.

"Kita ingin fokus dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), fokus pada penurunan kemiskinan di pedesaan dan mempersempit kesenjangan antara kota dan desa dan kesenjangan antara wilayah utara dan selatan," papar Khofifah.

Ia juga ingin agar setiap daerah ikut menanamkan ruh CETTAR dalam layanan kepada masyarakat. Yaitu cepat, efektif/efisien, transparan, tanggap dan responsif. Serta prinsip pendekatan layanan ke masyarakat bisa dimaksimalkan.

Sementara itu, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengatakan bahwa pihaknya siap menjalankan pemerintahan yang sejalan dengan apa yang diterapkan oleh pemerintahan provinsi Jawa Timur.

Ia juga mengaku siap untuk melanjutkan Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) yang sudah ia kerjakan selama ia menjabat wali kota di periode pertama, bahkan akan ditingkatkan.

"Kita namai Prodamas Plus. Nilai anggarannya kita tingkatkan, dari Rp 50 juta per RT per tahun menjadi Rp 100 juta per RT per tahun," kata Abdullah Abu Bakar.

Hal senada juga disampaikan Wali Kota Madiun Maidi. Ia mengaku siap langsung bekerja dan menata program untuk kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

"Kita akan segera melihat program di tahun 2019 ini seperti mana, sudah sejauh mana program yang kita usung sudah diterapkan. Dan kami juga akan evaluasi program mana yang sudah berjalan baik, mana yang ada kendala, dan mana yang sulit untuk direalisasikan dan akan kita tindak lanjuti," pungkas Maidi. (frd)