Khofifah Klaim di Jatim Bebas Daerah Tertinggal

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengklaim seluruh desa di Jatim sudah bebas dari status desa tertinggal. Terakhir, ada 344 desa yang tertinggal naik status menjadi desa tidak tertinggal.

Mantan Menteri Sosial Republik Indonesia itu menyampaikan, ada tiga indikator utama yang menjadi dasar penetapan status desa. Yakni Indeks ketahanan ekonomi, indeks ketahanan ekologi, dan indeks ketahanan sosial. Dari tiga itu, jawa timur sudah diukur sudah tidak menjadi desa tertinggal.

“Alhamdulillah 344 desa menurut IDM (Indeks Desa Membangun) 2020 Kemendes (Kementerian Desa) sudah tidak masuk katagori tertinggal menjadi tidak tertinggal. Sehingga sekarang sudah tidak ada lagi desa tertinggal di Jatim,” ungkap Khofifah ketika ditemui usai penyerahan bantuan kepada 147 Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMA) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin 28 Desember 2020.

Khofifah mengatakan, keberhasilan ini tak lain adalah hasil kerja sama yang baik dari semua pihak. Termasuk masukan dari para pakar yang sengaja didatangkan untuk mengentaskan segala permasalahan yang ada di pedesaan.

“Akhir tahun lalu kita mendatangkan dan mendapat masukan dari banyak peneliti untuk membebaskan desa tertinggal. Masukan pakar, kenudian bupati dan Walikota Batu yang ada desa bergerak berseiring membebaskan desa tertinggal. Ini bukan kerja biasa harus kerja keras dan kolaborasi. Monitoring, kordinasi, intervensi program harus dilakukan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tertinggal Jatim, Mohammad Yasin, masih ada tersisa tiga desa yang tidak bisa diubah karena situasi. Yakni Desa Reno Kenongo, Desa Besuki, Desa Kedungbendo yang ketiganya ada di Sidoarjo.

“Tiga desa itu memang sudah gak bisa karena hilang akibat lumpur Sidoarjo, sehingga akan kita tata lagi untuk digabung dengan desa lain yang ada di sekitar. Sudah kita usulkan ke Kemendagri untuk penggabungan dengan desa lain. Target kita 2021 masalah ini sudah tuntas,” jelasnya.