Khofifah: Jatim Belum Ada Daerah Ajukan PSBB

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan hingga saat ini belum ada daerah di Jatim yang secara resmi mengajukan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Belum karena yang terkonfirmasi mereka baru menyiapkan (rencana) tadi pagi," kata Khofifah saat dikonfirmasi terkait Kota Malang yang hari ini menerapkan PSBB.

Ia mengatakan untuk pelaksanaan PSBB tidak bisa dilakukan oleh daerah itu sendiri, harus ada koordinasi dengan daerah lain yang tentu akan terkena dampak.

Khofifah menjelaskan, misalnya orang Madura yang dari luar Surabaya ketika ingin kembali ke Madura konektivitasnya akan terhalang karena diberlakukannya PSBB oleh Kota Surabaya. Karena itu, ia meminta setiap daerah yang ingin menerapkan PSBB agar melakukan koordinasi.

Mantan Menteri Sosial Republik Indonesia itu menambahkan, plan yang dimaksud adalah tentang kesiapan daerah itu ketika melakukan PSBB karena diprediksi akan terkendala dengan ketersediaan logistik berupa bahan pokok, layanan kesehatan dan lain-lain.

"Harus ada plan dan koordinasi antar daerah. Kami koordinasikan dengan seluruh bupati dan wali kota. Rencana kalau mengajukan PSBB semua bisa dikalkulasi kapasitas dan kemampuan daerah, begitu pula pemprov," katanya.

Daerah baru bisa melakukan PSBB ketika sudah mendapat persetujuan dari seluruh jajaran di dalamnya serta daerah lain untuk mengajukan ke Kementerian Kesehatan. Kemenkes nantinya akan mengeluarkan persetujuan berdasar evaluasi planing daerah.