Khilafah HTI Tak Ada dalam Quran dan Hadits, Kata Prof Quraish
Prof. Dr. KH. Quraish Shihab, penulis tafsir Al-Quran Al-Mishbah, memberi penjelasan tentang istilah khilafah dan khalifah dalam Al-Quran. Klarifikasi ini disampaikan, terkait pernyataan Din Syamsuddin yang viral di media sosial, tentang khilafah dan khalifah dalam Al-Quran.
“Pertama, yang dimaksud dengan kata khalifah di Al-Baqarah adalah seluruh manusia yakni yang ditugaskan mengelola bumi sesuai tuntunan Allah. Ini jamaknya khalaif, baca antara lain surah Yunus 14 dan Al-An’am 165,” kata Quraish, dikutip ngopibareng.id, Senin 1 April 2019 dari redaksi IslamIndonesia.
Lebih lanjut beliau menjelaskan, “Sedang yang di surah Shad 26, menyangkut pengangkatan Daud, adalah penguasa yang berwewenang mengatur satu wilayah, yakni kekuasaan politik. Ini jamaknya khulafa. Itu sebabnya keempat khalifah dinamai Khulafa’ Arrasyidun.”
“Karena itu khilafah yang diusung oleh HTI tidak ada dasarnya dalam Al-Quran maupun hadis. Walau membentuk kekhalifahan – dalam arti terlibat dalam penegakannya – bersifat wajib. Wa Allahu A’lam.”
Kemudian dalam konteks kenegaraan, mengenai pengangkatan penguasa negara, beliau menjelaskan, “Kita berkewajiban terlibat dalam pengangkatan khalifah/penguasa negara, tetapi karena tidak ada penjelasan rinci tentang bentuk dan sistemnya, dan Khulafa’ Arrasyidun pun berbeda dalam menerapkannya, maka sistem khilafah (pengelolaan negara) diserahkan kepada masyarakat (ahlul hal wa al aqd).”
Sebagai kelanjutan dari penjelasan di atas, apabila dikaitkan dengan khilafah yang diusung oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), beliau menyimpulkan, “Karena itu khilafah yang diusung oleh HTI tidak ada dasarnya dalam Al-Quran maupun hadis. Walau membentuk kekhalifahan – dalam arti terlibat dalam penegakannya – bersifat wajib. Wa Allahu A’lam.”
Din merancukan
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengimbau dua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden menghindari isu keagamaan seperti penyebutan khilafah.
Menurut Din, hal tersebut merupakan bentuk politisasi agama yang cenderung menjelekkan. Pesan Din Syamsuddin beredar sejak Minggu 31 Maret hingga kini tetap mendapat respon dari sejumlah tokoh.
Din menjelaskan, walaupun di Indonesia khilafah sebagai lembaga politik tidak diterima luas, tetapi khilafah yang disebut dalam Al-Quran adalah ajaran Islam. Manusia mengemban misi menjadi wakil Tuhan di bumi (khalifatullah fil ardh).
Mempertentangkan khilafah dengan Pancasila adalah identik dengan mempertentangkan negara Islam dengan negara Pancasila, yang sesungguhnya sudah lama selesai dengan penegasan negara Pancasila sebagai darul ahdi was syahadah (negara kesepakatan dan kesaksian).
"Upaya mempertentangkannya merupakan upaya membuka luka lama dan bisa menyinggung perasaan umat Islam," sebut Din, dalam pesannya terkait dengan Pemilu 2019.
"Saya mengimbau masyarakat jangan terpengaruh apalagi terprovokasi dengan pikiran-pikiran yang tidak relevan dan kondusif bagi penciptaan pemilu dan pilpres damai, berkualitas, berkeadilan dan berkeadaban," pungkas Din. (adi)