Pemerintahan Prabowo-Gibran harus Waspadai Premanisme Politik dan Korupsi

Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso mewakili warga LDII di seluruh Indonesia, mengucapkan selamat atas pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

LDII menitipkan pesan, agar program pembangunan selalu berorientasi merawat kebangsaan dan berkeadilan sosial.

“Masalah kebangsaan adalah masalah klasik bangsa Indonesia yang sering terabaikan. Padahal ketimpangan sosial, ekonomi, politik, dan dominasi kekuasaan oleh sekelompok golongan bisa membuyarkan kebangsaan kita yang telah dirintis sejak 1928,” ungkap KH Chriswanto Santoso di Jakarta, Minggu 20 Oktober 2024.

Ia berpandangan setelah 1945, bangsa Indonesia menegakkan persatuan dan kesatuan dengan pendekatan yang keras. Setelah Reformasi, pendekatan militeristik untuk memperkuat persatuan bangsa mulai ditinggalkan, namun hasilnya belum maksimal karena berbagai faktor.

“Pada masa Orde Lama dan Orde Baru tuntutan kepada pemerintah pusat disikapi dengan cara militer. Saat Reformasi masalah anggaran yang kurang, premanisme politik, dan korupsi membuat pembangunan tersendat. Kelambanan pembangunan yang menerbitkan kekecewaan itu kemudian dipolitisasi oleh gerakan separatisme,” paparan KH Chriswanto.

Menurutnya, kesejahteraan sosial yang bisa diwujudkan dengan program pembangunan nasional bisa terus menyatukan bangsa Indonesia seabad lagi. Ia mengatakan, para generasi muda mendatang sudah semakin luntur pengetahuan mengenai sejarah bangsa, yang berakibat pada tuntutan pemerataan pembangunan untuk menghilangkan kesenjangan.

KH Chriswanto pun mengingatkan, agar perekat bangsa semakin kuat memerlukan dua pendekatan penting yakni, pertama pembangunan berkelanjutan untuk memastikan pemerataan kesejahteraan. Kedua, internalisasi nilai-nilai kebangsaan dengan cara kreatif semakin penting, di tengah gempuran ideologi transnasional.

“Pelajaran sejarah dan upacara bendera kerap dianggap tidak penting oleh generasi muda, untuk itu perlu cara kreatif agar identitas bangsa dapat terus dipertahankan, untuk merawat keindonesiaan kita,” sambungnya.

Persatuan dan kesatuan inilah yang jadi modal sosial untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Menurutnya, bila dua hal tersebut dapat dilakukan Presiden Prabowo dan kabinetnya, bangsa Indonesia bisa melihat Indonesia seabad lagi sebagai negara yang maju dan utuh, tidak bercerai berai.

Sementara itu, Sekretaris Umum DPP LDII Dody Taufik Wijaya mengatakan, tantangan ke depan makin berat. Pelantikan Prabowo dan Gibran, menurut Dody sedang menghadapi senja peradaban dunia pasca-Perang Dingin. Perang berkelanjutan mengakibatkan harga energi tidak menentu, demikian pula ekonomi dunia.

“Dunia sedang terpolarisasi untuk lepas dari kekuasaan dan hegemoni Amerika dan Eropa Barat. Tentunya mengakibatkan berbagai goncangan, baik ekonomi dan politik luar negeri. Aliansi Rusia, China, India dan negara-negara lain melawan Blok Barat merupakan tantangan bagi Indonesia, yang secara langsung juga mempengaruhi pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat,” tutur Dody.

Belum lagi persoalan energi, pangan, dan lingkungan yang terus rusak akibat perubahan iklim. Semua persoalan itu membutuhkan pemikiran dan upaya berbagai pihak.

Menurut Dody, LDII telah menjalankan “8 Bidang Pengabdian LDII untuk Bangsa”, berupa kebangsaan, keagamaan (dakwah), pendidikan umum, ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan, ekonomi syariah, kesehatan, teknologi digital/AI, dan energi baru terbarukan, bertujuan untuk membantu pemerintah menghadapi masalah global itu.

“Kami meminta delapan program kerja LDII tersebut, juga menjadi program prioritas pemerintah. LDII memiliki kapabilitas, namun memerlukan otoritas yang dimiliki pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan program-program tersebut. Selamat Bekerja Pak Prabowo dan Pak Gibran," ucap Dody.

Sidang Paripurna MPR RI secara resmi melantik Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 RI dan Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden ke-14. Acara yang bersejarah ini berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Minggu 20 Oktober 2024.